JAKARTA – Pemerintah mengejar pemberian stimulus berupa insentif fiskal bagi mobil listrik untuk mempercepat pengembangan. Selama ini energi listrik dianggap masih sangat mahal, salah satunya diakibatkan dibebankannya berbagai pajak dalam pengadaan peralatan bahan baku ataupun produk jadi mobil listrik.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, mengatakan tahun ini regulasi tersebut belum terwujud, namun pada 2018 pemerintah menargetkan bisa meloloskan satu beleid khusus untuk bisa memberikan insentif fiskal kepada pengembangan mobil listrik.

“Pekerjaan rumah (PR) Kemenperin yang belum terselesaikan terkait koodinasi dengan kementerian lain, khususnya terkait kebijakan fiskal masih ada pending issue di bidang otomotif. Kami sudah mengembangkan low cost vehicle, termasuk mobil berbasis listrik dan hybrid,” kata Airlangga disela paparannya dalam pembukaan Seminar Nasional Outlook Industri 2018 di Jakarta, Senin (11/12).

Selain untuk mengejar kemajuan teknologi di sektor industri otomotif, implementasi mobil listrik juga dimaksudkan untuk memenuhi target pemerintah yang sudah berkomitmen mengurangi emisi kendaraan atau low carbon emmision vehicle (LCEV).

Kementerian Perindustrian, kata Airlangga terus membahas insentif tersebut bersama dengan Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sehingga ada hasil konkrit pada tahun depan.

“Mobil ini (listrik) kami kembangkan untuk bisa ikut dalam industri ramah lingkungan. Kami sedang bahas dengan BKF,” tukas dia.

Pemerintah serius untuk bisa mengembangkan sistem transportasi berbahan bakar listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah mengajukan draf Peraturan Presiden (Perpres) yang melarang adanya penjualan kendaraan berbahan bakar bensin pada 2050.

Pemerintah terus melakukan kajian untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung mobil listrik. Baru-baru ini komitmen kerja sama disepakati dengan Korea Selatan untuk pengembangan baterai lithium untuk bisa digunakan di mobil listrik. Kebutuhan baterai lithium selama ini masih harus dipenuhi dari luar negeri, padahal bahan baku berupa mineral untuk membuat baterai sangat berlimpah di tanah air.

Salah satu tantangan lainnya untuk mengembangkan mobil listrik selain biaya yang masih cukup besar untuk pengadaannya, adalah kesiapan penyaluran bahan bakarnya.

Data PT PLN (Persero) menyebutkan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya saja saat ini sudah terpasang 1.000 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). SPLU mulai dibangun PLN sejak Agustus 2016.

Selama ini, SPLU kebanyakan digunakan untuk mendukung perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai langkah persiapan percepatan mobil listrik PLN berencana terus mempercepat ketersediaan SPLU. Di Jakarta dan sekitarnya saja tahun depan direncakan ada penambahan 500 SPLU.(RI)