NUSA DUA – Pemerintah menargetkan untuk mematikan operasional atau mempensiunkan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada tahun ini sebagai bagian dari upaya untuk menekan emisi karbon menuju Net Zero Emissions.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan saat ini kapasitas terpasang listrik di Indonesia mencapai 77 Gigawatt (GW) dan setengahnya berasal dari PLTU bertenaga batu bara. Pemerintah kata dia memang sudah memiliki rencana untuk mempensiunkan PLTU secara bertahap dan program itu akan diinisasi mulai tahun ini.

“Kami targetkan 2–3 unit dapat dipensiunkan, diskusi dan negosisasi masih dalam progress, dan setelah 2-3 unit ini kita akan lanjutkan sisanya yang akan dipensiunkan,” kata Arifin saat berbicara membuka diskusi Progress on International Cooperation for Indonesia’s Energy Transition digelar oleh Friend of Indonesia Renewable Energy (FIRE), Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

Menurut Arifin rencana mempensiunkan ketiga PLTU tersebut sudah dibahas bersama dengan Asian Development Bank (ADB) sebagai penyokong dana. Namun demikian menurut dia keputusan final pensiunkan PLTU harus dibahas secara komperehensif. Salah satunya adalah terkait nilai kompensasi yang harus disiapkan.

“ADB yang kerja sama untuk ETM (Energy Transtion Mechanism), tapi ya nanti kita lihat berapa, studinya sudah diselesaikan nah tinggal sekarang, tinggal negosiasinya,” ungkap Arifin.

Dia belum membeberkan pembangkit mana saja yang akan dipensiunkan tapi menurut Arifin salah satu PLTU di pulau Jawa merupakan salah satu PLTU yang dievaluasi. Menurut Arifin dimatikannya tiga PLTU nanti tidak akan berdampak ke pasokan listrik untuk masyarakat karena kondisi daya listrik yang memang sudah over supply.

“Di Jawa (lokasi PLTU), kita kan sekarang over kapasitas, masih aman,” ujar Arifin.

Pemerintah dalam rencananya akan mempensiunkan PLTU yang telah mencapai masa kontrak 30 tahun. Dalam hasil kajian tersebut terdapat 33 lokasi PLTU dengan total kapasitas 16,8 GW yang akan dipensiunkan.

Dalam menyetop operasi PLTU sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan transisi energi memang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Semakin cepat PLTU pensiun dini maka kebutuhan biayanya akan semakin besarlantaran adanya kewajiban untuk membayar kembali modal, pinjaman dan bunga yang masih berjalan sebagai bagian dari biaya investasi.

Arifin menjelaskan bahwa pada saat masa transisi energi dari fosil ke sumber energi yang lebih bersih setidaknya diperlukan investasi US$1 triliun.

“Kerjasama memiliki peran penting dalam mencapai transisi energi yang adil, terjangkau dan aman,” kata Arifin. (RI)