JAKARTA – Pemerintah akan mengevaluasi sedikitnya 60 lapangan migas yang mangkrak dan tidak dilanjutkan pengelolaannya oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meski status kontraknya belum berakhir.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan setelah dievaluasi dan diperbaiki data-datanya akan diketahui dari 60 lapangan tersebut, mana yang masih memiliki potensi untuk diproduksikan cadangannya, baik minyak maupun gas.

“Idle field sedang kami minta dibuka untuk ditawarkan yang wilayah yang sudah dikembalikan, tapi masih mempunyai potensi. Selama ini dikembalikan ke pemerintah tapi dibiarin saja, padahal masih ada potensinya,” kata Arifin kepada Dunia Energi, belum lama ini.

Menurut Arifin, 60 lapangan tersebut akan ditawarkan kembali kepada kontraktor melalui mekanisme lelang. Jadi nanti tidak hanya lapangan-lapangan baru hasil kajian Badan Geologi ataupun hasil joint study, tapi ada lapangan-lapangan yang pernah dikelola oleh kontraktor. Tentu data-data dari lapangan tersebut bisa dibilang lebih lengkap dibanding wilayah baru.

Strategi tersebut merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengejar target produksi minyak satu juta barel per hari (bph) dan gas 12 ribu juta kaki kubik per hari (MMscfd) pada 2030.

Pemeritah pada tahun ini berencana melelang dengan menawarkan 10 blok migas, dimana seharusnya 10 blok ditawarkan pada tahun lalu. “Kedepan ada banyak yang ditawarkan ada lagi yang dilelang wilayah-wilayah idle. Kami sisir dulu nih lapangan mana lagi,” kata Arifin.

Arifin menyatakan saat ini pemerintah juga tengah mengevaluasi aturan main yang masih mengganjal agar lapangan-lapangan yang tersedia itu bisa ditawarkan secara terbuka. Kemudian dari 60 lapangan tersebut, 40 di antaranya adalah lapangan yang dikelola PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya.

“Nanti dikerjasamakan supaya bisa diproduksi lagi. Ada 60 lapangan, Pertamina 40 lapangan. Selama ini masih terganggu peraturan, peraturan kami perbaiki. Nanti bisa dkerjasamanakan sama swasta uga asing dengan Pertamina. Kerja sama badan usaha dengan badan usaha, skema ditawarkan seperti blok migas,” ungkap dia.

Arifin berharap rencana ini secara langsung juga bisa meringankan beban Pertamina. Jadi dengan dibukanya kesempatan pihak lain mengelola lapangan-lapangan yang tidak dikelola oleh Pertamina maka perusahaan migas plat merah itu bisa fokus mengembangkan lapangan lain dengan produksi lebih besar.

“Supaya Pertamina bisa fokus di lapangan-lapangan lain seperti Mahakam,” tegas Arifin.(RI)