JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN diminta mempertimbangkan kembali rencana perombakan direksi PT Pertamina (Persero) dengan menghadirkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menduduki jabatan strategis.

Pertamina sebagai perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dilindungi dari setiap tindakan ataupun upaya-upaya yang akan menghambat keberlangsungan serta merusak citra positif.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies, mengatakan perombakan direksi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang wajar. Namun, penentuan calon pemimpin perusahaan memerlukan kehati-hatian karena menyangkut keberlangsungan hajat hidup orang banyak.

“Kami melarang saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk Pertamina sebagai direktur utama atau komisaris utama Pertamina, bukan karena faktor kebencian atau rasa dendam. Tetapi lebih karena mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama kaitannya dengan ketahanan energi nasional,” kata Marwan di Jakarta, Rabu (20/11).

Dia mengatakan Pertamina sebagai BUMN energi telah menjalankan kinerja dengan baik. Hal ini dibuktikan, dimana Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 2019.

“Ini sebagai sebuah bukti hasil yang dicapai oleh orang-orang berlatar belakang minyak. Kalau ini digantikan orang yang tidak jelas backgroundnya, ini yang kami khawatirkan. Jadi, sekali lagi, kami melarang Ahok bukan karena benci atau dendam,” katanya.  

Marwan menegaskan bahwa Ahok saat ini masih tersandung kasus korupsi yang belum mendapat penanganan serius oleh KPK. Setidaknya ada dua alat bukti yang meyakinkan Ahok korupsi, pertama kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi.

“Kan, minimal dua alat bukti maka kasus tersebut akan diproses. Alat bukti sudah lebih dari cukup, tapi tetap saja disebut bahwa Ahok tidak terbukti melakukan niat jahat. Ini menjadi preseden buruk karena saat tertangkap semua orang bisa bilang alasan bahwa tidak ada niat jahat,” ungkap Marwan.

Hal senada juga disampaikan Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI). Dia mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali pengangkatan Ahok.

“Mohon dipetimbangkan kembali. Menjaga perasaan umat itu jauh lebih penting dari memaksakan Ahok masuk Pertamina,” ujarnya.

Menurut Sofyano, Ahok yang mempunyai banyak masalah cenderung memiliki resistansi yang tinggi di mata masyarakat Indonesia.

Dia menghimbau Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana perombakan direksi Pertamina dengan menghadirkan Ahok sebagai direktur utamanya.

“Apabila Menteri BUMN tetap memilih Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina, maka ini sama saja dengan mengulangi tindakan melukai perasaan umat yang kesekian kalinya dan ini berpotensi menyulut kemarahan umat yang berbuntut keributan,” tandas Sofyano.(RA)