JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali menegaskan komitmen pemerintah bahwa pada 2029 mendatang, sebanyak 85% tenaga kerja operator di Tangguh LNG berasal dari Papua. Arifin juga menyampaikan apresiasi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau atas dedikasi yang diberikan dalam melaksanakan program magang, khususnya kepada anak-anak negeri yang berasal dari Papua Barat.

“Lulusan program magang diharapkan berhasil menjadi bagian dari pengoperasian Tangguh LNG sehingga akan memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat yang berada di sekitar operasi Tangguh LNG pada khususnya dan masyarakat Papua Barat pada umumnya,” kata Arifin, Rabu (17/3).

Menurut Arifin, semakin banyaknya pekerja lokal yang berkiprah dalam industri migas bisa berdampak nyata pada perbaikan kinerja industri migas setempat. Sejak program magang dimulai 2016, hingga saat ini sebanyak 71 peserta telah menyelesaikan program magang tersebut, di mana 68 orang di antaranya telah bekerja di Tangguh LNG.

Wisudawan pada periode ketiga ini telah melewati masa pelatihan selama tiga tahun. Ilmu dan keterampilan yang dipelajari tidak hanya bermanfaat dalam mengoperasikan kilang LNG Tangguh, tetapi juga berbagai kilang di Indonesia maupun luar negeri.

“Melalui program magang selama tiga tahun, saya berharap para peserta mampu memenuhi standar tinggi yang diperlukan dari seorang tenaga profesional di industri migas,” ungkap Arifin.

Program Operation and Maintenance Papuan Technician Apprentice BP Berau yang melatih masyarakat Papua untuk bekerja di bisnis migas baru saja berakhir.

Arifin meminta agar wisudawan tidak lantas berpuas diri dan harus terus meningkatkan kemampuan masing-masing sehingga tidak hanya sekadar menjadi tenaga operator akan tetapi juga menjadi salah satu jajaran pimpinan atau bahkan menjadi ahli di berbagai perusahaan migas di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, dalam pengelolaan industri migas untuk menuju masyarakat yang sejahtera, juga dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dan perusahaan migas. Ke depan, jajaran Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat, diikuti oleh Pemerintah Daerah lainnya, dapat mendorong pembentukan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang migas bagi anak-anak daerah setempat sehingga kelak dapat menjadi bagian dalam pengelolaan industri migas di masing-masing daerah.

“Perusahaan-perusahaan migas juga kami dorong untuk dapat mendukung program pendidikan dan pelatihan tersebut melalui pemberian bantuan tenaga pengajar, fasilitas peralatan atau kesempatan untuk praktik di lapangan bagi para peserta. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan di daerah,” kata Arifin.(RI)