JAKARTA – Pemerintah memang telah mengakui bahwa target lifting minyak 1 juta barel per hari (bph) serta gas 12 ribu juta kaki kubik per hari (MMscfd) sulit tercapai. Namun demikian masih ada sisi positif dibalik proyeksi kegagalan mencapai target tersebut.

Hudi D Suryodipuro, Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan dengan adanya target tersebut membuat berbagai pihak memprioritaskan percepatan investasi.

“Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan investasi mencapai US$ 13,7 miliar, meningkat 13% dari tahun 2022. Angka ini tidak hanya melampaui target rencana jangka panjang SKK Migas sebesar 5%, tetapi juga melebihi tren investasi global,” kata Hudi, Jumat (14/6).

Selain itu perbaikan sistem fiskal dan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah yang berdampak pada peningkatan nilai daya saing investasi hulu migas Indonesia dari nilai 4,75 pada tahun 2020 menjadi 5,30 pada awal tahun 2024 menurut Lembaga Pemeringkat Internasional Standard & Poor’s (S&P).

Untuk tahun 2024, rencana investasi ditetapkan sebesar US$ 16,1 miliar, menandakan peningkatan 18% dari realisasi tahun 2023. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas program kerja berkelanjutan di sektor ini. “Dengan meningkatnya investasi di hulu migas, program kerja seperti pengeboran, workover, dan well service juga meningkat sejak tahun 2021,” tambah Hudi.

Peningkatan investasi juga berdampak positif pada kegiatan eksplorasi. Nilai investasi eksplorasi hulu migas naik dari US$ 0,54 miliar pada tahun 2020 menjadi US$ 0,93 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini berkontribusi pada penemuan besar seperti Geng North dan Layaran, yang termasuk dalam lima penemuan terbesar dunia pada tahun 2023.

Dengan adanya temuan-temuan cadangan besar (giant discoveries) tersebut di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 pada sumur Tangkulo-1 di WK (Wilayah Kerja) South Andaman sebesar 2 TCF, SKK Migas berkomitmen untuk mendorong percepatan proses on stream temuan-temuan tersebut, memastikan bahwa mereka dapat segera berkontribusi pada produksi migas nasional secepat mungkin,” lanjut Hudi.

Untuk menjaga momentum positif ini, SKK Migas terus melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang dan melaksanakan berbagai upaya percepatan proses. “SKK Migas memprioritaskan evaluasi dan penyempurnaan strategi perencanaan jangka panjang untuk memastikan tujuan organisasi selaras dengan kondisi lokal dan global yang dinamis,” terang Hudi.

Hudi menekankan bahwa SKK Migas perlu adaptif dengan kondisi yang dinamis tersebut, dia menyebutkan industri hulu migas masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menghambat efisiensi dan perkembangan sektor ini dalam implementasi pemenuhan target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas di tahun 2030.

“Proses persetujuan lingkungan seperti UKL/UPL dan Amdal serta perizinan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) masih memakan waktu cukup lama. Tantangan lainnya termasuk perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), tarif KKPRL yang berlaku surut, dan keterbatasan penyediaan tubing. Infrastruktur gas yang belum terhubung sepenuhnya menyebabkan kelebihan pasokan gas tidak bisa disalurkan dengan baik,” jelas Hudi.

Isu sosial dan lingkungan seperti perambahan di area hulu migas dan permintaan ganti rugi atas tanah di kawasan hutan juga menjadi kendala. Aktivitas pengeboran ilegal menyebabkan kehilangan potensi produksi yang signifikan, sehingga diperlukan penertiban dan penerapan hukuman pidana untuk efek jera. (RI)