JAKARTA – Rencana pemerintah Iran untuk ambil bagian dalam program ketenagalistrikan di Indonesia dinilai cukup positif untuk bisa mempercepat penyelesaian proyek pembangkit 35 ribu megawatt (MW).
Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan dari Institute for Essential Service Reform, mengatakan lebih dari 50% proyek pembangkit 35 ribu MW perlu investasi besar dari pihak swasta (independent power producer/IPP).
“25 ribu dari 35 ribu MW memang perlu investasi swasta IPP. Iran bisa saja masuk tapi apakah mereka mempunyai teknologi yang dibutuhkan dan pendanaan?” kata Fabby kepada Dunia Energi, Senin (19/9).
Dia meminta pemerintah tidak asal menerima minat Iran atau pihak manapun, karena harus melalui tahapan seleksi agar investasi sesuai dengan rencana yang sudah disusun pemerintah sebelumnya.
Pemerintah, kata Fabby, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama untuk mempercayakan pembangunan pembangkit listrik kepada pihak yang tidak kredibel, sehingga justru menghambat pembangunan pembangkit listrik.
“Untuk pendanaan, saya ragu mereka bisa bawa pendanaan besar karena belum berpengalaman di Indonesia,” kata dia.
Luhut Binsar Pandjaitan, Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelumnya menyatakan masih akan mengkaji niat dari Iran untuk masuk dalam investasi sektor tenaga listrik. Pasalnya, investasi di sektor ketenagalistrikan harus sesuai dengan program yang sudah dicanangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).(RI)
Komentar Terbaru