Chevron akan mengelola Blok Rokan hingga 2021. Selanjutnya, blok yang menjadi kontributor utama produksi minyak nasional itu akan dikelola Pertamina.

JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berperan aktif mendorong PT Chevron Pacific  Indonesia agar mau segera memberikan akses bagi PT Pertamina (Persero) untuk mempersiapkan pengelolaan Blok Rokan.

Arie Gumilar, Presiden FSPBB, mengatakan sebagai pemegang kuasa pertambangan, pemerintah memiliki hak untuk bisa meminta Chevron segera mengizinkan Pertamina untuk segera berinvestasi.

“Pemerintah bisa untuk meminta. Pemerintah punya hak sebagai pemegang kuasa pertambangan,” kata Arie kepada Dunia Energi, Kamis (31/1).

Dia menambahkan, peran pemerintah cukup vital karena berdasarkan informasi yang diterima saat ini proses perundingan transisi antara Chevron dengan Pertamina cukup alot. Untuk itu diperlukan peran pemerintah agar mendesak Chevron membuka diri.

Transisi Blok Mahakam bisa menjadi rujukan yang pada akhirnya pemerintah berperan mendorong Total membuka akses, sehingga Pertamina bisa masuk lebih awal atau satu tahun sebelum kontrak berakhir.

“Harusnya belajar dari Blok Mahakam. Itu kan pemerintah juga yang mendorong, baru Pertamina bisa masuk. Nah harusnya Rokan juga seperti itu,” ungkap Arie.

Pertamina sebelumnya menyatakan harus berbuat sesuatu di Blok Rokan pada tahun ini, diantaranya dengan membangun pipa hilir untuk distribusi minyak yang menghubungkan Lapangan Minas-Duri-Dumai dan Balam-Bangko-Dumai. Pembangunan pipa sangat penting karena umur kelayakan pipa yang sudah jatuh tempo. Jika tidak dilakukan maka kendala teknis dipastikan akan terjadi terutama saat Pertamina resmi menjadi operator Blok Rokan pada 2021 mendatang.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengaku pemerintah sudah mencoba untuk terlibat dalam proses transisi dengan menjadi penengah dalam pembicaraan antara Pertamina dan Chevron dalam transisi blok Rokan.

Saat ini kedua pihak, khususnya Chevron sepakat memberikan kesempatan Pertamina untuk berinvestasi. Namun masih belum dipastikan apakah nanti dana Pertamina yang langsung mengalir ataupun melalui dana Chevron yang akan diganti Pertamina.

“Pemerintah sudah mendorong transisi, sudah sepakat Chevron juga,” katanya.

Arcandra juga telah memanggil Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina untuk membahas Blok Rokan. Meskipun tidak membeberkan perihal pertemuan tersebut, Arcandra memastikan penandatanganan kontrak hanya menyisakan persoalan administrasi.

“Tinggal sedikit lagi (tanda tangan kontrak). Hanya tinggal urusan administrasi saja,” tandas Arcandra.(RI)