JAKARTA – Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dianggap sudah menjadi keniscayaan bagi Indonesia  yang  tidak  dapat  lagi ditunda, mengingat  kebutuhan  energi yang  bertambah besar tidak dapat  dipenuhi energi  fossil  yang harganya  fluktuatif. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pun sepakat mendorong pemanfaatan energi nuklir untuk kebutuhan listrik di tanah air.

“KEIN dan Kemristekdikti sepakat berkoordinasi dalam rangka mendorong pemerintah untuk segera memanfaatkan nuklir sebagai energi yang murah, bersih dan berkelanjutan,” kata Zulnahar Usman, Anggota KEIN, Selasa (20/3)

Dia menambahkan, KEIN juga bersepakat menggelar agenda bersama untuk mensosialisasikan pemanfaatan energi nuklir, misalnya melalui pelaksanaan focuss group discussion (FGD) dengan kementerian atau lembaga (K/L) lain.

Rencananya, untuk menghasilkan peta jalan yang komprehensif akan digelar  seminar nuklir internasional pada Juni  2018. Dengan berbagai kajian yang telah disiapkan pada  2018, pemerintah diharapkan segera mengambil  keputusan terhadap PLTN.

“Untuk itu, KEIN akan terus  mengawal untuk terwujudnya  energi murah untuk rakyat,” kata Zulnahar.

Menurut Zulnahar, terdapat tiga prinsip utama bilamana PLTN akan dibangun di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Pertama, ada tingkat keselamatan tinggi. Kedua, harga listrik PLTN  dapat bersaing dengan batu bara ataupun energi fosil lainnya. Ketiga, tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani negara. Sehingga, dengan adanya PLTN diharapkan bukan saja menjadi sebuah terobosan inovasi dengan multiplier ekonomi yang tinggi tetapi dapat menjadi energi murah bagi rakyat.

Mohamad Nasir, Meristekdikti, juga memberikan dokumen kajian berjudul  “Rencana Pembangunan Prototipe PLTN dan komersialisasinya”  sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor  22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. KEIN diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga memiliki pemahaman yang sama tentang PLTN.

“Biarkan  energi fossil untuk anak cucu, sementara energi nuklir untuk saat ini dan masa depan,” kata Nasir.(RA)