Sutijastoto, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), mengatakan hingga saat ini sudah ada beberapa daerah yang kembali mengajukan pembangunan PJU-TS.
“Sudah banyak yang masuk, sekarang yang sudah minta sekitar 100 ribu unit, permintaan dari berbagai pemerintah daerah,” ujar Sutijastoto di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (8/3).
Data Kementerian ESDM menyebutkan sepanjang 2016-2018 telah dioperasikan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di 30 ribu unit yang menerangi jalan sepanjang 1.500 km pada 200 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk satu unit PJU-TS dibutuhkan dana hingga Rp 17 juta, itu sudah termasuk penyediaan tiang, lampu serta solar panel.
Kebutuhan dana yang besar inilah yang membuat kemampuan penyediaan PJU-TS masih terbatas.
“Untuk target 2019, 21 ribu unit, tambahan penerangan jalan sepanjang 1.000 km,” ungkap Sutijastoto.
Menurut dia, program PJU-TS tergantung pada pembiayaan milik negara, karena sampai sekarang masih mengandalkan pembiayaan pemerintah pusat.
Dengan penerangan dari PJU-TS ini akan menambah perekonomian kota menjadi lebih bergairah. “Semaksimal mungkin kita upayakan (PJU-TS) untuk menerangi listrik di jalan raya. Penerangan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan,” ungkap Sutijastoto.
Selain bisa berdampak pada ekonomi, ketersediaan PJU-TS juga bisa secara langsung berdampak pada kondisi keamanan warga.
Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengatakan ada kepala daerah yang meminta secara langsung ke Ditjen EBTKE karena kondisi keamanan wilayahnya terganggu tanpa ada penerangan jalan.
“Ini bantu keamanan, karena ada misalnya seorang bupati ke kantor dalam tiga bulan terjadi 20 kali pelecehan seksual karena jalannya gelap. Jadi bupati itu minta dipasang PJU-TS,” tandas Rida.(RI)
Komentar Terbaru