JAKARTA – Pemerintah memperkirakan kelebihan pasokan listrik saat proyek 35 ribu megawatt (MW) nanti rampung bisa mencapai 50%. Untuk itu kini tengah dikaji berbagai cara untuk menyalurkan kelebihan pasokan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan total daya listrik yang bisa dihasilkan saat proyek rampung bisa mencapai 70 Gigawatt (GW).

“Cukup banyak, potensi (pasokan berlebih) 40-60%. Reserve margin kita bisa sampai 50% dari ideal 30%. Jadi 20% dari 70 GW yang memang harus bisa kita cari pemecahannya,” kata Arifin, Selasa (19/1).

Pandemi Covid-19 ternyata memberikan dampak cukup besar bagi konsumsi listrik masyarakat bahkan hingga nanti proyek 35 ribu MW rampung. Sektor bisnis dan industri yang merupakan konsumen utama PLN karena menyerap banyak tenaga listrik kini banyak yang tidak beroperasi normal sehingga konsumsi listrik turun.

Arifin mengatakan Kementerian ESDM sudah mengajukan renegosiasi jadwal operasi pembangkit listrik 35 ribu MW tahun lalu. Kebanyakan yang negosiasi jadwalnya berasal dari pembangkit PLN. Karena itu, pemerintah pun menurunkan target pertumbuhan listrik nasional.

“Kita hanya di kisaran 4,9% (pertumbuhan listrik), sebelumnya sampai 7%. Ternyata pandemi membuat konstelasi berubah dan kita harus segera ambil langkah atasi kelebihan suplai listrik ini,” kata Arifin.

Singapura menjadi salah satu jadi target jika kelebihan listrik mau dipasok. Hanya saja rencana tersebut memiliki tantangan belum terhubungnya infrastruktur kelistrikan antar pulau.

Menurut Arifin, pasokan listrik di Jawa bisa disambungkan ke jaringan Sumatera. Dari situ lalu, melalui Riau akan dikirim langsung ke Singapura.

“Kita punya potensi (ekspor) antara lain ke Singapura. Kami lagi jajaki nanti disambung Jawa-Sumatera, Sumatera-Riau, Riau-Singapura,” ujar Arifin.

Hanya saja yang harus diingat rasio eleltrifikasi Indonesia hingga kini masih belum 100%. Hal ini terbukti dari ratio elektrifikasi pada tahun lalu yang baru mencapai 98%. Ini pun bisa terdongkrak karena pemerintah memberikan akses LTSHE kepada masyarakat pedalaman, yang sebenarnya LTHSE ini masih bersifat intermiten.

Kebijakan ekspor listrik nanti adalah ironi karena ketimbang ekspor listrik seharusnya pemerintah fokus melistriki seluruh pelosok negeri.(RI)