JAKARTA – Pemerintah mengakui ada masalah distribusi biodiesel sejak  perluasan mandatory pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar  dengan biodiesel sebesar 20% atau B20. Untuk itu, pemerintah bersama pihak terkait mencari solusi dari masalah tersebut.

“Ada kendala teknis, distribusi, penyimpanan dan lain-lain. Ini sedang diatur,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kementerian ESDM, Jumat  (21/9).

PT Pertamina (Persero) sebelumnya mengklaim dari 112 terminal BBM yang ditetapkan untuk menerima pasokan biodiesel  dan mencampurnya di sana, baru 69 terminal yang mendapatkan pasokan dari 19 badan usaha yang ditugaskan pemerintah.

Biosolar yang didistribusikan Pertamina di sebagian titik tidak mengandung biodiesel akibat kendala pasokan.

Adiatma Sardjito, Vice President  Corporate Communication Pertamina, saat dikonfirmasi, Jumat, mengatakan sebagian besar terminal BBM yang tidak mendapatkan pasokan biodiesel berada di wilayah Indonesia timur seperti di Papua, Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dampak dari ketiadaan pasokan adalah Pertamina masih menyalurkan Solar tanpa campuran biodiesel atau yang dikenal dengan Biosolar.

“B0 (yang dijual), tapi itu kan terpencil dan volume tidak besar,” ungkap Adiatma.

Data Pertamina menyebutkan, total volume biodiesel yang disalurkan pada 1 September – 14 September sebesar 159.888 Kilo Liter (KL), terdiri dari PSO sebanyak 116.422 KL dan non-PSO 43.566 KL atau 38% dari alokasi bulanan.

Menurut Adiatma, Pertamina tidak bisa berbuat banyak dalam masalah itu, apalagi 43 terminal BBM yang belum mendapatkan pasokan biodiesel sebenarnya sudah siap melakukan pencampuran.

“Tidak (kena sanksi). Kami kan supplynya enggak ada,” kata dia.

Komitmen

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), menegaskan anggota Aprobi akan berusaha terus sesuai dengan komitmen untuk memenuhi pesanan yang telah diterima. “Kami menganggap ini adalah tantangan yang harus diupayakan agar biodiesel tersedia di semua titik segera,” katanya.

Namun Paulus belum bisa memastikan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga tidak semua titik pencampuran solar dan biodiesel tidak menerima pasokan. Apalagi masing masing titik serah memiliki masalah yang berbeda dan tidak bisa digeneralisir.

Menurut Paulus, Aprobi telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk menyisir masalah yang ada.

“Semua hal tersebut sedang diupayakan untuk diatasi dan sedang dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Itu difasilitasi dirjen migas dan kantor menko perekonomian,” tandas Paulus.(RI)