JAKARTA – Pemerintah kembali mematok target untuk mengurangi impor LPG. Kali ini jaringan gas rumah tangga (Jargas) diproyeksikan menjadi pengganti LPG 3kg bersubsidi.

Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan salah satu cara untuk mempercepat ketersediaan jargas rumah tangga adalah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan skala besar dan kemudian tahap peralihan pun dimulai.

Dia menuturkan dengan terbangunnya jargas maka nanti LPG 3kg subsidi yang beredar di wilayah yang sudah tersambung jargas akan ditarik dari peredaran. “Wilayah yang sudah jargas, penggunaan LPG akan ditarik jadi bahan bakar sudah ada LPG dikurangi dan dialokasikan ke wilayah yang belum dapat alokasi,” kata Laode dalam konferensi pers di kantor Ditjen Migas, Jakarta, Selasa (16/1).

Namun demikian skema KPBU juga punya tantangan yang tidak kecil. Salah satunya adalah skema ini tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah tanah air.

“Skema KPBU ini tidak bisa kolektif, begitu sudah ada satu model bisa diimplementasikam ke kota lain. Risiko berbeda setiap kota perlu studi tersendiri. Misalnya tentang keekonomian,” ungkap Laode.

Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, berharap program jargas diharapkan dapat mengurangi subsidi 3 kg LPG senilai Rp 0,63 triliun per tahun dan menghemat devisa impor LPG Rp 1,08 triliun per tahun.

“Karena kita ingin kurangi subsidi LPG 3 kg targetnya Rp 0,63 triliun per tahun atau dan menghemat devisa impor Rp 1,08 triliun per tahun,” kata Tutuka. (RI)