JAKARTA – Merasa kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi sebesar 6,4 juta ton tidak cukup mengantisipasi kelangkaan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan tambahan 500 ribu ton. Pemerintah dalam asumsi dasar makro sektor ESDM Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 mengajukan kuota pasokan LPG menjadi 6.9 juta ton.
Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan masalah LPG 3 kg merupakan masalah sensitif, karena itu jangan sampai terjadi kelangkaan. Untuk pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat.
“Kalau ketersediaanya hanya 6,4 juta ton dikhawatirkan terjadi kelangkaan dibanyak tempat. Untuk itu kami ajukan 6,9 juta ton, ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG,” ujar Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Jumat (14/9).
Menurut Jonan, peningkatan volume LPG 3 kg akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah menjadi lebih besar dari sebelumnya. “Karena ekspansi dari 6,4 juta ton menjadi 6.9 juta ton setahun, maka besaran subsidi pun akan meningkat. Subsidinya berubah angkanya, karena ditetapkan harga ecerannya tidak berubah,” ungkap Jonan.
Dia menambahkan harga LPG 3 kg sudah lama tidak pernah dinaikkan karena menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau masyarakat. “Harga LPG 3 kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah. Bukan 2, 3 atau 4 tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah,” kata Jonan seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM.
Secara statistik, kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Jika konsumsi LPG 3 kg pada 2015 mencapai 5.567.484 ton, setahun kemudian naik menjadi 6.028.420 ton. Dan pada 2017 konsumsi naik menjadi 6.305.422 ton.
Pada 2018, realisasi LPG 3 kg hingga Agustus telah mencapai 4,334 juta ton dan diperkirakan hingga akhir tahun menjadi 6,620 juta ton, termasuk antisipasi kebutuhan Natal dan tahun baru.(AT)
Komentar Terbaru