JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Blok Masela bisa disahkan semester I 2019. Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengatakan semua pihak saat ini masih fokus membahas segala aspek, terutama teknis agar proyek Masela sesuai dengan keekonomian.

“Semua pembahasan harus selesai semester I tahun ini,” kata Dwi di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Dwi, pokok pembahasan terutama terkait soal belanja modal yang harus dihitung secara teliti dan rasional. Pasca perhitungan belanja modal, pemerintah dan Inpex Corporation, sebagai operator Masela, dilanjutkan pembahasan keekonomian proyek, termasuk opsi pemberian insentif tambahan.

“Makanya kami hitung sekarang, berapa capex yang reasonable. Sebab kalau tidak sesuai standar maka perlu ada insentif,” kata Dwi.

Selain biaya dan insentif, pengadaan lahan juga menjadi poin utama yang harus disiapkan. Pemerintah pun menjanjikan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi fasilitas kilang gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) bisa disiapkan dan membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Ridwan Djamaludin, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengatakan Inpex juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk penyelesaian pembebasan lahan. Serta rencana menggunakan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami adakan pertemuan dengan SKK Migas. Intinya kegiatan di darat tetap dilakukan. Yang masih diskusi antara kedua belah pihak pembebasan lahan 1.400 hektar sudah diproses di KLHK,” kata Ridwan.(RI)