JAKARTA – Pelaku usaha hulu migas yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) meminta adanya jaminan insentif dari pemerintah agar teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) investasi untuk mereduksi emisi dari kegiatan operasi produksi migas bisa ditekan.

Irtiza Sayyed, Presiden IPA, mengungkapkan penerapan teknologi rendah karbon untuk mengurangi emisi sangat penting untuk mencapai emisi nol netto pada 2050 atau lebih cepat.

“Dukungan kebijakan diperlukan untuk mendorong investasi. Dalam kasus teknologi seperti CCS, investasi yang dibutuhkan sangat besar, dan penerapan pada skala industri merupakan komitmen jangka panjang,” kata Irtiza, saat pembukaan IPA Convention and Exhibition 2022, di Jakarta, Selasa (21/9).

Menurut dia, untuk meyakinkan bisnis jangka panjang terhadap investasi berskala besar seperti CCS, para pelaku usaha sangat berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah.

“Para pemangku kepentingan berharap bahwa kebijakan pemerintah akan mendukung teknologi yang mereka bantu besarkan,” ujar Irtiza.

Sementara itu, pemerintah  saat ini diketahui sedang menggodok regulasi dan teknis penerapan CCS.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan sampai sekarang pemerintah tetap berkomitmen dan optimistis dalam upaya mencapai peningkatan target produksi migas. Dia menyatakan pemerintah menyadari peningkatan produksi migas akan meningkatkan emisi. Untuk itu, penerapan teknologi CCS harus terus diupayakan.

“Kami harus mendorong penerapan teknologi rendah emisi melalui pengembangan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Ada 14 proyek CCUS di Indonesia sekarang tapi semua masih dalam tahap studi dan ditargetkan bisa onstream sebelum 2030,” ungkap Arifin.

Saat ini, lanjut Arifin, pemerintah menyiapkan Peraturan Menteri ESDM untuk penerapan CCS/CCUS.  Untuk tahap awal, fokus pemerintah adalah mengatur implementasi CCS untuk Enhance Oil Recovery (EOR).

“Enhanced Gas Recovery or Enhanced Coal Bed Methane di blok migas. Kami masih memfinalisasi drafnya dan aturan ini salah satu prioritas kami,” tegas Arifin. (RI)