JAKARTA – Pemerintah menghentikan rencana pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, serta akan mengevaluasi ulang kajian teknis dan aspek sosial masyarakat dengan melibatkan para ahli. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menuturkan  para ahli yang akan dilibatkan tersebut, antara lain terdiri dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Komite Eksplorasi Nasional dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

Dia mengatakan hingga saat ini tidak ada prosedur yang dilanggar Lapindo Brantas. Work Program and Budget terkait rencana pengeboran telah mendapat persetujuan SKK Migas. Demikian pula izin dari pemerintah daerah telah diperoleh. Sementara izin yang belum diperoleh adalah persetujuan keselamatan kerja dan spud in dari Ditjen Migas.

“Biasanya memang bertahap begitu. Nanti sebelum pengeboran, setelah semuanya hampir siap, baru minta persetujuan dari Kementerian ESDM,” terang Wiratmaja.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Djoko Siswanto menambahkan, sesuai dengan prosedur, segera setelah Work Program and Budget disetujui SKK Migas, KKKS akan segera menyiapkan segala sesuatunya secara paralel sembari menunggu lelang pengadaan rig. Salah satu yang disiapkan adalah menyiapkan lahan. “Semakin dalam suatu sumur akan dibor, lahannya juga semakin luas,” jelasnya.

Lapindo Berantas berencana mengebor sumur yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Lantaran lokasinya hanya berjarak 2 kilometer dari sumur yang blow out beberapa tahun silam, hal ini menimbulkan keresahan masyarakat. Sumur yang akan dibor adalah Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)-10 di well pad TGA-2.

Djoko mengatakan, Lapindo akan mengebor sumur lebih dalam di lokasi yang dinilainya aman karena belum terdapat rekahan-rekahan. Untuk memastikan keamanannya, Pemerintah telah meminta perusahaan tersebut melakukan foto kondisi bawah tanah terlebih dahulu. (LH)