JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak akan memutus kerja sama dengan para mitranya dalam pengadaan armada kapal, meskipun saat ini perseroan sedang gencar mengembangkan armada kapalnya.

Mulyono, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, mengungkapkan saat ini Pertamina hanya memiliki 70 armada kapal milik sendiri. Sisanya Pertamina hanya menyewa kapal milik swasta..

Kebutuhan armada kapal Pertamina saat ini mencapai 270 kapal. Dengan kebutuhan kapal yang banyak tersebut maka Pertamina masih membutuhkan keberadaan mitra.

“Shipping akan bangun 48 kapal. Kebutuhan Pertamina, sekarang ini 270 kapal. Dengan  48 kapal tambahan, kami baru memiliki 20-30% kapal dari total kebutuhan Pertamina. Jadi masih banyak peluang. Jadi, ini bisa jadi peluang mitra-mitra,” ujar Mulyono dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/7).

Road map perencanaan pengembangan armada kapal Pertamina kali ini berbeda dengan manajemen sebelumnya. Direksi Pertamina terdahulu yakni Gandhi Sriwidodo sempat menyatakan bahwa Pertamina menyiapkan dana hingga mencapai US$1 miliar hingga 2026 yang disiapkan untuk penyediaan armada kapal, sehingga Pertamina menguasai setidaknya 50% kapal-kapal pengangkut minyak dari lapangan migas ataupun kilang.

Sayang ada kabar tidak sedap yang menyatakan bahwa ada oknum yang tidak senang dengan rencana Pertamina tersebut. Ini juga mengakibatkan Gandhi secara tiba-tiba dicopot dari posisinya sebagai direktur logistik supply chain dan infrastruktur (LSCI) kala itu.

Peningkatan kemampuan armada kapal sendiri juga untuk mengantisipasi tambahan produksi migas yang berasal dari blok Rokan pada 2021 serta peningkatan kapasitas kilang Pertamina pada 2027 mendatang.

Dalam road map juga manajemen Pertamina menyatakan akan lebih mengedepankan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang dijaga agar tetap berkisar antara 30-35% dalam setiap proyek dan ini termasuk untuk pengadaan kapal melalui lelang.

M Haryo Yunianto, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, menjelaskan berbagai mekanisme pengadaan untuk memastikan TKDN tetap tinggi sudah disiapkan perusahaan.

“Kemudian ada mekanisme yang masih dikaji untuk kerja sama (untuk pengadaan kapal), semacam Built Operate Transfer (BOT) dan yang lainnya sehingga bisa percepat proses,” kata Haryo.(RI)