JAKARTA – Penunjukkan kembali ConocoPhillips sebagai operator di Blok Corridor hingga 2026 berbuntut panjang. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pun diminta segera mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero).

“Sebaiknya langsung diganti dengan yang lebih mampu, karena telah terbukti gagal meyakinkan pemerintah untuk bisa menjaga produksi blok migas yang akan terminasi,” kata Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Selasa (30/7).

Menurut Yusri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki dasar pertimbangan yang kuat untuk menunjuk kembali ConocoPhillips sebagai operator Blok Corridor. Pertimbangan itu juga bersumber dari pasrahnya Pertamina menerima keputusan tersebut, meskipun sikap pasrah patut dicurigai juga dengan intervensi orang orang kuat yang bisa menekan Presiden.

“Direksi Pertamina, secara tidak langsung menyerah lantaran khawatir menjaga kestabilan lifting migas di Blok Corridor,” kata Yusri.

Pertamina telah menerima keputusan tidak dijadikan sebagai operator pada saat terminasi Blok Corridor pada 2023. Namun, proses transisi baru akan dimulai pada 2026, dengan kepemilikan hak partisipasi tidak lebih dari 27%.

Yusri mengungkapkan Dwi Sutjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) sebelumnya juga telah meragukan kemampuan Pertamina mengelola blok migas terminasi, meski juga mengultimatum KKKS agar tetap menjaga lifting migas.

Konsekuensinya, pemerintah juga mengimbau Pertamina untuk tidak lagi melakukan aksi bisnis di luar negeri, terutama pembelian hak partisipasi blok migas di luar Indonesia.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, dengan dasar ketidakmampuan Pertamina di dalam negeri, KPK diminta untuk segera menelisik aksi korporasi Pertamina di luar negeri.

“Pembelian saham migas di luar negeri yang selama ini dilakukan Pertamina menjadi patut dicurigai. Jangan-jangan ada kongkalikong di sana,” tandas Yusri.

Disisi lain, Dharmawan H. Samsu, Direktur Hulu Pertamina, mengatakan Pertamina menyambut baik keputusan pemerintah yang telah menetapkan perpanjangan kontrak kerja sama dan menyetujui kenaikan hak partisipasi Pertamina sebesar 30% di Blok Corridor dari sebelumnya yang hanya 10%. Hak partisipasi tersebut akan dimulai setelah tahun 2023.

Menurut Dharmawan, peningkatan hak partisipasi bagi Pertamina merupakan skema terbaik yang telah disepakati antara ketiga pihak pemegang PI yakni Conoco Phillips (Grissik) Ltd, Talisman Corridor Ltd (Repsol), dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor. “Skema ini baik untuk mengurangi risiko operasi terhadap keberlangsungan dan juga tingkat produksi,” kata Dharmawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Selain itu, Pertamina akan menjadi operator melalui anak usahanya PHE Corridor di Blok Corridor pada 2026, setelah tiga tahun kontrak berjalan dan melalui transisi yang baik hingga kontrak selesai pada 2043.

“Pertamina bersemangat untuk mengelola blok ini yang merupakan lapangan fractured basement gas play yang menantang. Kami berkomitmen untuk melakukannya dengan baik guna menjaga kesinambungan produksi di Blok tersebut,“ kata Dharmawan.(RA)