JAKARTA – Subsidi LPG kemasan 3 kg sudah membebani negara dalam waktu lama dengan jumlah yang sangat besar. Berbagai cara sudah dicoba  untuk mengurangi  beban subsidi namun hingga kini belum dapat teralisasi, termasuk subsidi tertutup.

Model subsidi tertutup untuk LPG 3 kg  yang diyakini bisa menjadi solusi ternyata sulit untuk diterapkan pada tahun ini. Padahal, pemerintah  sudah melakukan pilot project model distribusi ini sejak tiga tahun lalu di beberapa daerah. “Berat sangat berat. Pemerintah sudah tiga tahun terakhir ini lakukan pilot project,” kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, di Energy Corner, Senin (14/3).

Menurut Said, skema subsidi LPG 3 kg yang dilakukan selama belasan tahun menggunakan skema subsidi terbuka. Untuk mengubah model subsidi ini menjadi subsidi tertutup, masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta teknologi berupa finger print dan biometrik melalui retina mata agar penerima subsidi ini tepat sasaran.

“Kalau sudah sempurna tidak cukup di DTKS tapi juga finger print. Mau beli alatnya. Dengan finger print subsidi diberikan sesuai yang berhak,” ungkap Said.

Abdurrahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan mengatakan berdasarkan data, sebanyak 92% rumah tangga masih menggunakan LPG 3 kg.

Dia menilai konversi penggunana LPG dari subsidi ke non subsidiperlu dilakukan secara hati-hati. Terutama melalui penyempurnaan DTKS.

“Jadi dengan adanya penyempurnaan DTKS jadi modal baik penyempurnaan skema LPG ke sistem tertutup dan pemerintah sedang lakukan piloting dan ini akan dievaluasi terus menerus dan penyempurnaan mengenai skema ini,” ujarnya.

Uji coba pernah dilakukan dalam menggunakan teknologi Biometrik dan QRIS di bawah koordinasi Bappenas. Selain itu, Pertamina juga akan melakukan uji coba ini melalui aplikasi My Pertamina. (RI)