JAKARTA – Kurangnya insentif yang ditawarkan membuat tidak banyak pengusaha yang tertarik membangun stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dibanding dengan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Apalagi margin atau keuntungan yang diterima pengusaha SPBE sudah tidak wajar atau tidak sesuai dengan keadaan ekonomoi sekarang ini.

 

“Biayanya adalah sebesar Rp300 per kilogram isi ulang gas, dan sudah 10 tahun angka tersebut tidak naik, padahal pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggemborkan pembangunan infrastruktur, sementara 500 unit SPBE yang dibangun harus terus melayani masyarakat,” kata Eri Purnomo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) di Jakarta, Minggu (16/10).

Menurut Eri, untuk margin harga yang relevan pada saat ini adalah paling tidak menyentuh angka Rp600 sampai Rp700 per kilogram isi ulang gas LPG. Sementara itu, kisaran untuk biaya investasi pembangunan satu unit SPBE ditaksir sebesar Rp50 miliar, dan kisaran tersebut untuk daerah kecil, bukan kota besar seperti Jakarta.

“Subsidi LPG akan selalu menjadi problem, karena sebagaian LPG masih impor, berarti akan terus menguras devisa, keefisienan subsidi sistem terbuka masih rawan kebocoran, hal tersebut yang membuat masalah terus berkembang,” kata Eri seperti dikutip Antara.

Menteri ESDM

Eri mengatakan terpilihnya Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beserta Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM memberikan harapan agar mafia migas terus diberantas. Jonan juga disarankan segera beradaptasi secara cepat, mengingat mantan Menteri Perhubungan tersebut tidak memiliki latar belakang di bidang migas sebelumnya.

“Harus cepat belajarnya, agar bisa segera menentukan hal yang harus dilakukan terkait rantai distribusi di industri minyak dan gas, dengan begitu subsidi bisa digunakan untuk membantu insentif serta pembangunan infrastruktur energi,” kata Eri.

Presiden Joko Widodo, Jumat (14/10), resmi mengangkat Jonan dan Archandra sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM. Perbaikan manajemen Kementerian ESDM menjadi perhatian khusus dan tugas yang dibebankan presiden kepada Jonan dan Arcandra.

Jonan mengakui perlu waktu untuk bisa melihat langkah jangka pendek apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan manajemen yang menjadi perhatian presiden. Ia memastikan akan segera berdiskusi dengan wakil serta para pejabat eselon I sebelum menentukan langkah prioritas.(AT)