JAKARTA – Setelah disahkan dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR, Kamis (15/7), anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta sembilan anggota BPH Migas periode 2021-2025 segera menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda di periode kepengurusan sebelumnya.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR, menilai salah satu pekerjaan rumah mendesak yang harus diselesaikan komisioner BPH Migas adalah soal pembangunan ruas pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem). Dia meminta Kementerian ESDM dan BPH Migas bisa bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan proyek strategis itu. Bukan justru saling gunting keputusan.

“Malu kita melihatnya. Sesama lembaga pemerintah, terkesan saling rebutan proyek dan kewenangan. Padahal masing-masing-masing lembaga tersebut sudah diatur tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berbasis undang-undang,” ujar Mulyanto, Jumat (23/7).

Mulyanto menegaskan kondisi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas. Pemerintah dinilai tidak solid dengan manajemen koordinasi yang amatiran.

Seharusnya setiap lembaga menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Menteri Koordinator seharusnya menengahi terkait harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Ada BPKP dan KPK, jika berbagai lelang yang diadakan dianggap keluar atau melanggar aturan.

“Di tengah pandemi seperti sekarang ini, pemerintah jangan memberikan contoh buruk manajemen negara kepada masyarakat. Prinsip-prinsip good and clean governance jangan sekedar dijadikan jargon yang digadang-gadang, namun tidak diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah,” ungkap Mulyanto.

Sebelumnya Pemerintah Cq. Menteri ESDM yang menerbitkan surat No. T-133/MG.04/MEM.M/2021 tertanggal 1 April 2021 kepada Kepala BPH Migas tentang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang.

Surat tersebut berisi Pemerintah yang menganulir keputusan Komite BPH Migas tanggal 1 Maret 2021. Melalui surat tersebut, Pemerintah akan membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) transmisi gas ruas Cisem ini dengan dana APBN.

Belakangan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk masih berniat untuk terlibat dalam pembangunan pipa gas transmisi ruas Cisem.

Heru Setiawan, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, mengatakan PGN masih berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk pembangunan proyek Cisem. Dalam rencana yang sudah dibahas, proyek pipa Cisem akan dibangun bertahap dengan tahap pertama adalah membangun ruas Semarang – Batang.

“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membangun jaringan pipa atau transmisi Cirebon-Semarang yang prioritas dari Semarang-Batang. Nanti ada supply ke Batang melalui jaringan Semarang-Batang yang nanti akan dilanjutkan antar Batang-Cirebon,” ujar Heru belum lama ini.

Menurut Heru, potensi pasar di wilayah jalur yang dilalui pipa Cisem dan sekitarnya cukup besar. Misalnya gas bisa segera dialirkan ke wilayah kawasan Industri Kendal. Potensi lainnya adalah di jalur pipa bisa didorong lagi penyediaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), sehingga bisa berkembang lagi kendaraan berbahan bakar gas.

“Ada beberapa perubahan dalam rangka untuk memberikan pelayanan maupun energi yang terjangkau. Kita ingin investasi kita sejalan dengan pengembangan daerah dan di pusat,” ungkap Heru.

Di sisi lain, Jugi Prajugio, Anggota Komite BPH Migas mengatakan BPH Migas mendalami dokumen persyaratan yang telah diserahkan BNBR, di antaranya studi kelayakan (feasibility), front-end engineering design (FEED), serta gas transportation agreement (GTA) dengan shipper.

“Dari sisi BPH Migas, pendirian Komite belum berubah dan 14 Juni lalu, BNBR telah menyampaikan FS, FEED, dan GTA. Diharapkan sudah ada keputusan di bulan Juli ini,” kata Jugi.

Menurut Jugi, dalam keputusan yang akan diumumkan pada Juli ini, BPH Migas dapat memberi hak khusus atau tidak sama sekali untuk pengerjaan proyek Cisem. “Hak khusus diperlukan badan usaha untuk mengurus izin sementara dari Ditjen Migas,” kata Jugi.(RI)