JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang masa lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) tahun ini. Semula jadwal akses dokumen lelang hanya sampai November, namun kini diperpanjang hingga Desember.

Ida Nuryatin Finahari, Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan hingga akhir masa lelang tidak ada perusahaan yang secara resmi mengakses dokumen tersebut. Untuk itu pemerintah memperpanjang hingga 9 Desember 2019. Pemerintah membuka akses dokumen sekaligus pendaftaran peserta lelang sejak 22 Oktober hingga 12 November 2019.

“Sampai sekarang belum ada yang berminat, diperpanjang sampai 9 Desember,” kata Ida di Jakarta, Kamis (21/11).

Lebih lanjut Ida menuturkan untuk kali ini tidak ada penugasan untuk PT PLN (Persero) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Geo Dipa Energi. Namun pemerintah menunggu pengajuan dari PT Pertamina (Persero) yang saat ini tengah mengevaluasi blok yang dilelang. “Ke PLN tidak ada, tunggu Pertamina saja,” tukasnya.

Ada tiga WKP yang dilelang, diantaranya WKP Laniea di Sulawesi dengan luas mencapai 15.620 hektar dan kapasitas 66 megawatt (MW), kemudian ada WKP Gunung Galunggung di Jawa Barat dengan kapasitas 130 MW yang memiliki luas wilayah mencapai 57.230 hektar, dan Gunung Wilis di Jawa Timur seluas 20.840 hektar dengan kapasitas sebesar 50 MW.

Saat ini kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mencapai 2.003,5 MW. Ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang memanfaatkan energi panas bumi di dunia.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target pengembangan energi panas bumi sebesar 7.242 MW pada 2025 yang sudah tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).(RI)