JAKARTA – PT PLN (Persero) diminta segera mengganti meteran analognya dengan menggunakan meteran yang lebih modern. Ini penting sebagai mitigasi dari berbagai kasus lonjakan tagihan listrik yang semakin sering terjadi.

Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan selama ini PLN hanya mengumbar rencana menuju digitalisasi teknologi, termasuk teknologi meteran. Namun hingga kini implementasinya sangat minim. Akhirnya PLN sendiri yang kena batunya dengan merebaknya  kasus kesalahan pencatatan.

“Sebenarnya kan rencana digitalisasi pencatatan itu pernah ada, integrasi smart grid dan banyak rencana itu hanya sebatas rencana kan. Tak pernah terealisasi,” kata Purbaya dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/9).

PLN kata Purbaya harus menjadikan penggantian meteran ini sebagai salah satu program prioritas yang harus diselesaikan dalam waktu cepat.

Pemerintah akan memanggil PLN dan meminta untuk segera menjelaskan sampai dimana progress migrasi mereka.

Purbaya bahkan mengaku heran bagaimana mungkin PLN sampai membutuhkan waktu hampir 10 tahun jika mau mengganti seluruh meteran pelanggan

“Ini akan kami monitor betul pelaksanaannya. Mereka punya target kapan selesai. Itu yang kami kejar. Kalau mereka mau ganti, kita ikuti saja. Mana targetnya. itu kami push saja, atau lihat, targetnya wajar nggak. Kalau 10 tahun kan kelamaan. Itu nanti kami monitor pelaksanaannya,” ungkap Purbaya.

Digitalisasi meteran yang pernah direncanakan PLN adalah dengan gunakan Automatic Meteran Reading (AMR). Purbaya mengungkapkan, proyek AMR ini harusnya sudah jalankan PLN sejak lama. Tiga tahun lalu PLN menggarap proyek smart grid system bersama investor luar negeri yang hasil akhirnya, menurut Purbaya, akan menjadi AMR.

“Tapi entah bagaimana, enggak jalan oleh PLN. Saya pikir dari situ kan jadi AMR. Walaupun AMR ini teknologi yang enggak canggih-canggih amat, tapi saya pikir sudah cukup bagus. Tapi saya enggak tahu kalau ini enggak jalan sampai sekarang,” kata Purbaya.

PLN mengakui bahwa adanya pencatatan meteran listrik yang manual jadi salah satu kendala pencatatan.

Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, mengatakan hingga Agustus 2020 tercatat sudah ada 250 ribu AMR yang terpasang di meteran pelanggan. Teknologi ini menjadi salah satu langkah PLN dari pencatatan manual ke digitalisasi meteran. PLN menargetkan untuk bisa menambah pemasangan AMR pada tahun ini sebanyak lima ribu unit.

“Sekarang sudah ada hampir 250 ribu pelanggan yang sudah terpasang AMR nya,” kata Bob.

Arsya Ghani Akmalaputri, Vice President Coorporate Communication PLN,  mengatakan untuk para pelanggan yang melakukan tambah daya semua sistem alat meteran juga langsung diganti oleh PLN dengan meteran yang terpasang AMR secara otomatis sehingga bisa menambah jumlah digitalisasi meteran.

“Teknologi kan juga sebenarnya butuh investasi. Tapi kami juga mengupayakan percepatan digitalisasi ini untuk para pelanggan yang melakukan tambah daya diatas 33 kVa itu langsung memakai AMR,” kata Arsya.

Sebagian besar meteran PLN saat ini masih gunakan meteran analog. Sehingga perlu dilakukan tera ulang secara berkala.  Kementerian Perdagangan sebelumnya mengungkapkan sebanyak 14,3 juta stand meter yang berada di tiap rumah sudah habis masa teranya. Kondisi kadaluarsa itu membuat pencatatan pemakaian daya rumah tangga tidak presisi. Hal ini tentu jadi sebuah kenyataan cukup mencengangkan ditengah terus kondisi masyarakat yang terus meras dirugikan PLN akibat adanya lonjakan tagihan.

Dalam data Kementerian Perdagangan sejak 2017 jumlah meter kWh yang belum diteran ulang terus bertamah. Tahun 2017 ada 12 juta meteran, bertambah menjadi 13,2 juta dan tahun 2019 ada 14,3 juta meter kWh yang belum ditera ulang. Kemendag memperkirakan jumlah stand meter kWh yang belum ditera ulang akan bertambah lagi tahun ini menjadi 15,6 juta.(RI)