JAKARTA – Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sepekan mulai berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dan gas. Dilansir dari data London Stock Exchange, harga gas naik menjadi US$1.600 per 1.000 kubik meter pada 24 Februari akibat  ketegangan di kawasan tersebut.

Gejolak kenaikan harga bukan hanya terjadi pada gas, tapi harga minyak di pasaran internasional di sesi perdagangan hari  Selasa, 1 Maret 2022, juga terkerek naik di atas US$ 100 per barel. Sebut saja harga minyak mentah Brent di London ICE Futures Exchange untuk pengiriman April tercatat naik US$ 3,06 atau 3,1 persen, menjadi US$ 100,99 per barel. Begitu pula dengan West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange naik US$4,13 , atau 4,5 persen, menjadi US$95,72 per barel untuk pengiriman April.

Konflik kedua negara tersebut juga berpengaruh terhadap bisnis pelayaran, baik wisata maupun angkutan logistik, yang menuju ke kedua pelabuhan negara yang sedang bertikai. 
Grup Maersk pada 24 Februari secara resmi menghentikan operasional kantornya di Odessa yang berlokasi di pantai Laut Hitam (Black Sea). Sehari kemudian menyusul perusahaan Pelayaran COSCO (China) yang menghentikan sementara aktivitas layanan ke Ukraina.

Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim, mengatakan konflik antara Rusia-Ukraina apabila sampai berujung pada terjadinya penutupan jalur pipanisasi minyak dan gas (Migas) yang menuju negara-negara Uni Eropa serta sanksi ekonomi yang ditujukan kepada Rusia yang menyebabkan kegiatan ekspor Batubara Rusia menjadi terhambat, ini sebetulnya dapat memberi efek positif bagi dunia maritim dan pelaut Indonesia.  

“Terlepas dari kita tidak mendukung sama sekali adanya perang di dunia ini, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini dapat memberi dampak positif bagi dunia kemaritiman Indonesia. Termasuk juga tentunya bagi para pelaut Indonesia, karena pastinya dengan naiknya kebutuhan distribusi BBM, Gas dan Batubara ke Eropa serta China yang nantinya akan menggunakan Kapal, maka akan berimbas peningkatan kebutuhan pelaut yang akan bekerja di atas Kapal dimana tentunya Pelaut Indonesia bisa bekerja di atasnya,” katanya kepada Kamis (3/3/2022).

Penutupan jalur pipa gas itu di satu sisi dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia dengan menjadi pemasok kebutuhan gas pengganti. “Pastinya akan ada kebutuhan pengganti dari kebutuhan gas yang dipasok oleh Rusia ke negara Uni Eropa. Seperti diketahui, 30% total kebutuhan gas Uni Eropa dipenuhi dari Rusia yang pengirimannya dilakukan melalui jalur pipa. Dan terganggunya pasokan batubara dari Rusia untuk China juga tentunya akan berdampak besar, dikarenakan Rusia merupakan negara eksportir batubara nomor dua ke China saat ini menemui kesulitan untuk dapat melakukan proses jual beli batubaranya dikarenakan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika dan sekutunya. “Disini kita bisa berperan dalam distribusi crude oil, batubara ataupun LNG. Jadi, harusnya kita bersiap, baik dari sisi komoditasnya maupun kapal-kapal pengangkutannya,” ujar Capt Hakeng. 

Capt Hakeng yang juga Pendiri dan Pengurus dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) mendorong pihak Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk dapat melihat serta memanfaatkan peluang ini. Misalnya dengan mendorong anggota INSA menyediakan kapal-kapal pengangkut Crude oil, batubara maupun LNG.  

“Pemerintah Indonesia juga harus bisa mendorong INSA untuk mengambil peluang ini. Pemerintah harusnya dapat melakukan pemetaan terkait peningkatan kebutuhan batubara dalam waktu dekat dari Eropa dan China serta meminta para pengusaha batubara untuk melakukan persiapan mengantisipasinya,” ujarnya.

Capt Hakeng menyebutkan bahwa negara Italia melalui Perdana Menteri Mario Draghi menyatakan akan  mengaktifkan kembali pembangkit batubara akibat dari kenaikan harga gas alam di Eropa. Italia merupakan salah satu negara yang bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Sebab, 45 persen gas diimpor dari Rusia dan mengalami peningkatan sekitar 27 persen dalam 10 tahun terakhir.

Pengusaha batubara Indonesia berpeluang melakukan perdagangan batubara dengan Italia atau negara eropa lainnya. Apalagi Indonesia tercatat sebagai negara keempat di dunia sebagai pengekspor batubara.  Dengan begitu pula secara tidak langsung akan menghidupkan pula bisnis pengangkutan kapal batubara. Selain itu juga membuka peluang bagi pekerja kapal atau pelaut Indonesia mengoperasikan kapal-kapalnya. 

Namun demikian Capt Hakeng yang pernah menjadi Nahkoda di atas Kapal-Kapal Super Tanker milik PT Pertamina ini mengingatkan kepada pemerintah, pemilik kapal serta biro-biro penempatan tenaga kerja pelaut, agar juga mengantisipasi resiko Ketika kapal melewati area War Risk Zone (WRZ).
Pemilik kapal yang mempekerjakan pelaut Indonesia harus mewaspadai WRZ. Jalur WRZ harus dapat dipotret dengan baik. Bagi pelaut yang bekerja di atas kapal yang melayani rute yang sedang berkonflik, maka mereka berhak atas asuransi WRZ bagi kapal dan ABK-nya. Selain itu juga harus ada WRZ allowance bagi pelaut yang melintasi wilayah konflik tersebut.
“Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa terdapat potensi kapal yang sedang berlayar ditangkap oleh otoritas dari salah satu pihak yang sedang bertikai jika berlayar dengan kapal berbendera dari  salah satu negara yang bertikai tersebut. Dan jika tertangkap, maka terdapat kemungkinan menjadi tahanan perang. Ingat kasus yang terjadi terhadap kapal Rwabee yang sedang berlayar ditangkap pemberontak Houthi sehingga ABK kapal tersebut dijadikan tahanan perang,” ujar Capt Hakeng.(RA)