JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan aturan pertama di tahun 2025 yaitu Keputusan Presiden No 1 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Dia mengungkapkan dengan amanat itu satgas kata Bahlil diminta Presiden Prabowo segera merumuskan, mengusulkan dan menetapkan areal-areal, lokasi-lokasi, dan sumber daya bahan baku, baik yang ada di sektor ESDM, di kehutanan, di perikanan maupun di pertanian untuk dilakukan prioritas hilirisasi.

Kemudian salah satu substansi dalam Kepres tersebut adalah adanya opsi pendanaan hilirisasi melalui biaya negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Satgas ini juga diperintahkan lewat Kepres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (10/1).

Salah satu implementasi penggunaan APBN adalah mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah untuk implementasikan huilirisasi. “Contoh, PMN. Kan PMN ada APBN.
Kalau kemudian dikasih tanggung jawab itu adalah di BUMN. BUMN, katakanlah, membutuhkan equity yang cukup. Kan harus ada PMN.

Namun demikian opsi tersebut menurut dia adalah pilihan terakhir. Pemerintah memilih untuk lebih mendorong keterlibatan swasta di sektor perbankan baik nasional maupun internasional untuk ambil bagian dalam hilirisasi. “Tapi itu kan opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin,” kata dia.

Internal Rate of Return (IRR) proyek hilirisasi kata Bahlil seharusnya sudah cukup untuk mengambil hati sektor perbankan. Oleh karena itu pemerintah juga bakal meramu kebijakan yang bisa meningkatkan IRR tersebut.

“Kita harus men-crate sumber-sumber pembiayaan karena apa? Ini IRR-nya bagus. Harus mencari uang dari swasta murni, bisa dari pasar modal atau dari perbankan,” jelas Bahlil. (RI)