JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan mendukung usulan-usulan kerja sama Indonesia – Uni Emirat Arab (UEA).

Siti Nurbaya, Menteri LHK, mengatakan pihaknya mendukung percepatan kerja sama Indonesia – UEA terutama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kerja sama Indonesia – UEA, kami pasti akan dukung apalagi sudah menyangkut lahan,” kata Siti, dalam audiensi yang berlangsung secara virtual dengan Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UAE) Husin Bagis, Jumat (25/9).

Dalam pertemuan sekitar 20 menit tersebut disampaikan sejumlah hal di antaranya kerja sama Power Purchase Agreement (PPA) UEA antara konsorsium PT PJB Investasi (PT PJBI dan Masdar) dan PT PLN (Persero) dalam pengembangan floating solar PV PP 145 MWAC di Danau Cirata, Jawa Barat.

Menurut Husin Bagis, proyek ini memerlukan izin pinjam pakai kawasan hutan, namun prosesnya berkepanjangan dan memakan waktu.

Menanggapi hal tersebut, Siti menyampaikan bahwa proses penyediaan lahan untuk objek vital dan menyangkut hajat orang banyak pada dasarnya bisa dilakukan relatif cepat apabila dikomunikasikan secara tepat.

Menteri LHK selanjutnya melakukan pengecekan secara internal dan ternyata usulan resminya belum masuk ke KLHK. Hal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan akan dilakukan pengecekan kembali.

Dalam audiensi juga disampaikan Elite Agro LLC, perusahaan sektor pertanian asal UEA, sejak 2019 telah mengawali kerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Pertanian terkait “Research and Development Collaboration for Agricultural Crops Commercialization” di Lembang, Jawa Barat pada lahan seluas 19 ha, namun terkendala dalam penyediaan lahan.

Terkait kebutuhan lahan Elite Agro LLC untuk kegiatan kolaborasi penelitian pertanian RI – UEA, Siti Nurbaya menawarkan menggunakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dalam hal ini khusus untuk penelitian pertanian, yang perizinannya pun dapat diproses relatif cepat.

Menteri LHK juga langsung menghubungi rekan sejawatnya Menteri Pertanian terkait rencana tersebut, dan direspons positif.

Elite Agro LLC UEA juga telah memulai penjajakan kerja sama bidang pertanian atau Food Estate di Kalimantan Tengah yang memerlukan lahan 100 ribu hektar, dan menemuai kendala yang sama, yaitu lahan.

“KLHK siap untuk memfasilitasi penyediaan lahan tersebut, karena pemerintah memang sedang menyiapkan dalam agenda food estate,” ujar Siti.

Siti Nurbaya menjelaskan, food estate di Kalimantan Tengah sudah mulai dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah eks transmigrasi dan nanti bisa dengan dukungan berbagai skema usaha dan kerja mendukung masyarakat dan melibatkan masyarakat seperti melalui investasi BUMN. Sekitar 148 ribu ha yang sudah mulai disiapkan skema daerah irigasi.

“Kami juga sedang menyiapkan sekitar 31 ribu ha lahan untuk food estate dan dalam manajemen pangan strategis Kementerian Pertahanan dalam bentuk pinjam pakai dari kawasan yang sudah tidak berfungsi baik sebagai hutan,” ungkap Siti.

Selanjutnya terkait mangrove, Siti Nurbaya mendorong kerjasama Mangrove Development and Sustainable Utilization, untuk substansi Mangrove Nursery, plantation and rehabilitation. Komponen kegiatan yang diusulkan KLHK bertujuan memulihkan fungsi ekosistem mangrove yang rusak dan mengembangkan model pengelolaan dan pemanfatan mangrove yang berkelanjutan.

“Jika disetujui kami mengusulkan lokasi untuk Mangrove Center yaitu Karangsong, Indramayu (Jawa Barat), Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Tarakan (Kalimantan Utara),” ujar Siti.

Husin Bagis mengapresiasi solusi percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah UEA – Indonesia yang telah dilakukan KLHK.

“Kami yakin dengan berinvestasi di Indonesia akan mendorong investor lain dari Timur Tengah seperti Qatar untuk berinvestasi juga di Indonesia,” tandas Husin.(RA)