JAKARTA – Pengibaran bendera merah putih yang dipimpin langsung Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di markas PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua pada puncak perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 Indonesia pada 17 Agustus lalu berbuntut panjang. Eltinus Omaleng, Bupati Mimika justru memprotes tindakan Jonan yang dianggap tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam acara tersebut.

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik ‎dan Kerja Sama Kementerian ESDM, mengatakan setiap kunjungan Menteri ESDM ke daerah selalu didahului dengan koordinasi antar lembaga pemerintah melalui surat pemberitahuan ke pemerintah daerah yang dituju.

“Setiap kegiatan pak menteri kami selalu kirim surat ke pemda. Kami sudah berkirim surat ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah,” kata Agung di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (19/8).

Menurut Agung, Kementerian ESDM sudah melayangkan surat ke Pemda Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua pada 15 Agustus 2019, sehari sebelum kedatangan pada 16 Agustus 2019. Freeport Indonesia juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait kunjungan Jonan ke wilayah tambang Grasberg.

“Kami sudah mengirim surat 15 Agustus, mungkin pak bupati belum menerima. Bahkan setelah bersurat ke Freeport, Freeport bersurat juga ke pemda,” ungkapnya.

Teddy Khairudin, Asisten Presiden Direktur Freeport Indonesia mengakui, surat pemberitahuan kunjungan Menteri ESDM diteruskan ke pihak Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.

“Surat kami kirim ke bupati dan gubernur. Surat dari ESDM juga ‎dari Goverment Relation kami di Kuala Kencana,” kata Teddy saat dihubungi, Senin.

Jonan sebelumnya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 di area Freeport Indonesia. Pelaksanaan upacara di tambang yang terletak di Papua tersebut merupakan pertama kalinya dipimpin seorang menteri, sejak perusahaan itu beroperasi di Indonesia pada 1967 silam.

Menurut Agung, normalnya setiap kedatangan pejabat pemerintah pusat apalagi setingkat menteri pemerintah daerah pasti sudah terinfokan dan langsung menerima kedatangan.

“Dengan ada pemberitahuan itu bupati biasanya menjemput menteri di bandara, tapi ini tidak dilakukan kami tidak tahu hal itu akan hal itu. Yang jelas kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Agung.(RI)