JAKARTA – Pemerintah kembali menawarkan lima wilayah kerja panas bumi (WKP) kepada PT PLN (Persero). Total potensi kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 105 megawatt (MW).

Ida Nuryatin Finahari, Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan penawaran diberikan kepada PLN sejak 4 April 2018. Rata-rata WKP yang ditawarkan terletak di Indonesia bagian timur.

Kelima WKP tersebut diantaranya WKP Lainea dengan kapasitas 20 MW di Sulawesi Tenggara. WKP Wapsalit di Maluku dengan kapasitas 5 MW. Selanjutnya, WKP Sembalun dengan kapasitas 20 MW yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kemudian ada WKP Sumani 20 MW di Sumatera Barat dan WKP Gunung Endut sebesar 40 MW di Banten,” kata Ida di Jakarta, Selasa (8/5).

Menurut Ida, pada tahun ini pemerintah menargetkan bisa menawarkan lima WKP untuk dikelola. Namun karena belum ada regulasi baru terkait lelang umum WKP,  pemerintah memprioritaskan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PLN sebelumnya sudah mendapatkan tujuh WKP penugasan. Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi tiga WKP yang diinginkan PLN. “Yang jelas tiga ini baru kami evaluasi. Kan harus bolak-balik namanya sampaikan program kerja kan belum tentu langsung oke, ada revisi,” ungkap dia.

Tiga WKP yang sedang dievaluasi tersebut diantaranya, Danau Ranau di Sumatera Selatan nantinya memiliki kapasitas  110 MW, WKP Oka Ile Ange 10 MW dan Gunung Sirung, Nusa Tenggara Timur 5 MW.

Penugasan kepada BUMN sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2014 tentang panas bumi.  Beleid itu menyebutkan, pemerintah dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang panas bumi.

Ida mengatakan proses pemberian penugasan hingga keputusan pengelolaan WKP sekarang ini seharusnya bisa lebih cepat karena sudah ada tersedia government drilling. Dana awal untuk pengumpulan data dan potensi WKP akan ditalangi terlebih dulu oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), baru kemudian akan diganti oleh badan usaha dengan bunga rendah.

“Kami ingin cepat, sekarang kan sudah tersedia government drilling. Itu diutamakan untuk BUMN,” tandas Ida.(RI)