PASURUAN – Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga lebih masif mulai 2020. Target satu juta sambungan rumah tangga (SR) pun dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tahun depan sekiranya anggaran cukup, kami ingin tingkatkan kalau bisa berapa ratus ribu, atau kalau bisa satu juta SR untuk setahun,” kata Ignasius Jonan, Menteri ESDM di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (8/1).

Menurut Jonan, ketersediaan jargas rumah tangga sangat penting karena dapat memberikan manfaat ganda, baik untuk masyarakat secara langsung maupun untuk negara. Manfaat untuk negara misalnya, peningkatan devisa negara.

Liqufied Petroleum Gas (LPG) kemasan 3 kg dan 12 kg rata-rata konsumsinya bisa hingga 6,5 juta ton per tahun, bahkan mencapai 6,7 juta ton pada 2018. Padahal kemampuan dalam negeri tidak sampai 50% dari kebutuhan.

“Dalam negeri cuma bisa produksi sekitar 2 juta – 2,5 juta ton, sisanya impor. Nah total nilainya US$2,5 miliar. Negara secara keseluruhan hemat devisa,” papar Jonan.

Kemudian untuk masyarakat juga bisa berhemat, memang diawal jika dihitung penghematan tidak terlalu signifikan, tapi jika dilihat lebih jauh manfaat penggunaan jargas bersifat jangka panjang.

Selain itu, problem atau masalah sederhana yang kerap kali ditemui masyarakat terkait pasokan atau ketersediaan juga bisa dibereskan.

“Tabung 3 kg disubsidi Rp5 ribu-Rp6 ribu, dengan harga yang disubsidi Rp15 ribu – Rp 20 ribu per tabung, kalau sebulan empat tabung berarti subsidi hemat Rp 60 ribu – Rp 80 ribu, penghematan subsidi untuk rumah tangga bisa satu juta setahun , penyambungan 9-10 juta per sambungan, mungkin 9 tahun uang kembali dipakainya bisa seumur hidup,” ungkap Jonan.

Ketersediaan jargas rumah tangga di Indonesia masih minim. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi kumulatif pada tahun ini sambungan jargas sebanyak 463.619 SR. Pada 2018 sambungan bertambah 90.429 SR. Dimana 89.906 SR dibangun dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan 523 SR dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Ke depan Jonan meminta pemerintah daerah bisa menyampaikan usulan pembangunan jargas untuk jangka waktu lima tahun, sehingga pemetaaan wilayah mana yang akan segera dibangun juga jelas sehingga alokasi dana bisa diajukan.

“Dalam lim tahun kedepan dibutuhkan jargas berapa. Kirimkan ke ESDM kebutuhannya,” ungkap dia.

Gigih Prakoso, Direktur Utama PGN, mengatakan target pemerintah untuk membangun satu juta SR mulai 2020 sejalan dengan rencana perusahaan yang telah melakukan berbagai kajian termasuk Front End Engineering Design (FEED). Sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dimana sebanyak 4,7 juta SR rampung pada 2024.

“Kami petakan kita bisa kembangkan dalam 5 tahun 4,7 juta SR. Ini kami sedang FEED,” ungkap Gigih.

Menurut Gigih, untuk bisa membangun satu juta SR ada beberapa skema pembiayaan yang bisa digunakan. “Kami harus siap, gunakan APBN bisa juga partnership ataupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU),” tandas Gigih.(RI)