JAKARTA – Pemerintah memanggil para pelaku usaha di sektor energi untuk memastikan investasi yang dijanjikan dikucurkan pada tahun ini sesuai dengan rencana awal. Dengan kontrol terhadap rencana investasi diharapkan bisa diketahui permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

“Komitmen itu perlu kita pastikan bahwa berapa target mereka dibandingkan realisasi karena cukup besar investasinya. Pemerintah perlu lihat dari bulan ke bulan,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai menemui pelaku usaha di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (27/2).

Kegiatan kontrol investasi akan dilakukan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan. Tujuannya untuk mengetahui progress dan implementasi investasi yang dijanjikan. Sehingga bisa diketahui mana saja investasi yang berjalan sesuai rencana dan menemui kendala.

Menurut Arcandra, ketenagalistrikan merupakan subsektor yang memiliki target investasi terbesar. Tidak hanya pembangunan pembangkit oleh Independent Power Producer (IPP) atau pengembang swasta, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi juga cukup menyerap porsi investasi, terutama yang dilakukan PT PLN (Persero).

“Listrik itu cukup besar, ada PLN ada IPP lalu ada pembangkit, tranmisi dan pembangunan distribusi,” kata dia.

Untuk tahun ini, investasi sektor ESDM dipatok sebesar US$51 miliar dengan perincian subsektor migas sebesar US$16,76 miliar, ketenagalistrikan sebesar US$24,88 miliar, energi baru terbarukan sebesar US$2,01 miliar serta mineral dan batu bara (minerba) yang ditargetkan menyentuh US$7,31 miliar.

Untuk kelistrikan target investasi PLN sebesar US$11, 48 miliar dan target investasi IPP sebesar US$13,4 miliar.

Untuk sub sektor migas investasi hulu migas dipatok sebesar US$14,17. “Dan untuk hilirnya sebesar US$ 2,5 miliar,” tukas Arcandra.

Target investasi 2018 melonjak jika dibanding target serta realisasi pada 2017 yang mencapai US$ 26,7 miliar. Perubahan beberapa kali di pucuk pimpinan Kementerian ESDM diklaim sebagai salah satu faktor rendahnya investasi pada tahun lalu.

Menurut Arcandra, tantangan terbesar yang masih dirasakan pelaku usaha adalah terkait pembebasan lahan. Untuk itu, Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, namun pelaksanaan di lapangan memerlukan waktu. “Masalah utama memang di pembebasan lahan,” kata dia.(RI)