JAKARTA – Pemerintah lagi-lagi mematok target ambisius dalam pembangunan jaringan gas (Jargas) rumah tangga. Hingga tahun 2030 nanti, pemerintah menargetkan sudah terbangun 5,5 juta sambungan jaringan gas (SR).

Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan dengan adanya 5,5 juta SR jargas maka bisa ada pengurangan impor LPG yang selama ini nilainya terus membebani keuangan negara. “Target pengembangan jargas tahun 2030 sebanyak 5,5 juta SR yang diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 KTPA dan menghemat subsidi sebesar kurleb Rp 5,6 triliun per tahun,” kata Yuliot di Jakarta, Kamis (12/12).

Hingga September 2024, telah terpasang Jargas yang dibangun menggunakan dana APBN sebanyak 703 ribu SR, dan Jargas non APBN sebanyak 400 ribu SR. Selama ini pembangunan jargas memang tidak berjalan lancar lantaran adanya ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan penugasan ke PT PGN Tbk, namun itu juga tidak berjalan karena persoalan biaya pembangunan dam harga jual jargas yang tidak sesuai keekonomian. Pemerintah sempat menghentikan aliran dana pembangunan jargas melalui APBN dan mengandalkan kemampuan badan usaha. Namun cara tersebut tidak efektif. Sehingga APBN kembali diandalkan untuk pengadaan jargas.

Target 4 juta SR jargas yang pernah dipatok pemerintah sebelumnya juga tidak kunjung terealisasi. Skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang sempat diinisiasi pemerintah juga belum mampu meningkatkan minat para pelaku usaha.

Yuliot menuturkan skema melibatkan BUMN dan perusahaan Non BUMN tetap akan diusung dalam upaya mengejar target penyediaan jargas. “Kita lagi membuat itu perencanaan dalam impelementasinya bisa dilaksanakan oleh badan usaha BUMN dan juga bisa dilaksanakan oleh badan usaha non-BUMN. Jadi kita lagi mendorong bagaimana untuk yang 5,5 juta itu bisa tercapai. Untuk lokasi, ini kita masih dalam perencanaan dan didetailkan,” jelas Yuliot.