JAKARTA – Pemerintah mengakui target bauran energi 23% dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025 sulit  diimplementasikan, jika dilihat dari kondisi riil saat ini yang baru 13%. Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan target 23% merupakan target ambisius, meski begitu pemerintah tetap akan mengupayakan berbagai cara untuk bisa mewujudkannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong PT PLN (Persero) mengganti bahan bakar solar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang masih beroperasi di beberapa wilayah terpencil dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit.

“Tidak mudah capai 23%, beberapa cara didorong ada yang sudah dijalankan dengan mengganti PLTD milik PLN totalnya 3.200 megawatt (MW) dengan mesin diesel, kalau diganti 100% kelapa sawit itu lima tahun dilakukan menambah 5% (porsi EBT),” kata Jonan disela rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (19/7).

Jonan mengklaim cara tersebut sudah mulai dilakukan PLN dibeberapa wilayahnya. Namun dia menegaskan untuk bisa menjalankan diversifikasi bahan bakar PLTD biayanya ditanggung PLN, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Anggaran urusan PLN, nanti mereka yang cari uang tidak boleh pakai APBN,” tegas dia.

Menurut Jonan, salah satu potensi EBT yang besar adalah tenaga matahari. Untuk itu pemerintah menerbitkan regulasi baru yang mengatur penggunaan solar panel di rumah-rumah penduduk, tidak hanya di instansi pemerintahan atau gedung-gedung perkantoran.

Penggunaan solar panel tidak hanya digalakkan di gedung perkantoran, namun juga rumah-rumah.

Selama ini, baik masyarakat maupun PLN masih menganggap sebelah mata potensi besar tenaga matahari. “Masyarakat tidak aware. PLN sendiri bertindak seperti malu-malu bagaimana terapkan solar PV (Fotovoltaik),” kata Jonan.

Beleid yang mengatur penggunaan solar panel sudah disiapkan. Poin utama beleid tersebut adalah masyarakat bisa menjual listrik yang dihasilkan dari instalasi solar panel milik pribadi kepada PLN.

Jonan mengatakan selama ini PLN setengah hati untuk membeli listrik dari pengguna solar PV, lantaran belum ada aturan baku yang menetapkan harga jual listrik ke PLN.

“Kami batasin nantinya kalau dijual ke PLN paling tinggi harganya tidak lebih dari BPP wilayah,” ungkap Jonan.

Dia menambahkan jika program tersebut berhasil maka diproyeksikan bisa menambah porsi EBT menjadi 3.000 MW. Hanya saja itu semua masih membutuhkan waktu.

“Belum tahu animonya, tapi kalau ditawarkan ke pelanggan R1-R4 dan pebisnis mungkin dalam 10 tahun kedepan bisa berkembang. Bisa jual beli listrik dengan PLN,” kata Jonan.(RI)