JAKARTA – Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibawah komando Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM dinilai banyak yang liberal dan tidak memiliki keberpihakan sama sekali kepada bangsa. Saat ini kehadiran Menteri ESDM definitif yang baru sangat dibutuhkan.

“Coba kita urai beberapa secara singkat kebijakan yang tidak berpihak kepada nangsa tersebut. Pertama, pernyataan supaya PLN tidak beli murah batu bara. Kebijakan ini cenderung menimbulkan conflict interest,” kata Ferdinand Hutahean, Direktur Ekskutif Energy Watch Indonesia, Rabu (12/10).

Kedua, menurut dia, tentang kebijakan hilir BBM yang ingin dibuka bebas tanpa adanya upaya perlindungan kepada PT Pertamina (Persero). Agar persaingan dilakukan dengan azas kesamaan, dimana perusahaan asing jangan cuma main dikota besar, tapi wajib main diseluruh Indonesia hingga ke pelosok supaya adil dalam persaingan.Ketiga, kebijakan campuran FAME 30% ke BBM Solar. Ini hanya menguntungkanpengusaha sawit saja dan merugikan Pertamina.

Keempat, relaksasi ekspor konsentrat atau raw material yang dilarang UU Minerba. Kebijakan tersebut dinilai cuma menguntungkan pengusaha dan merugikan negara. Kelima, upaya penghapusan pajak eksplorasi minyak, akan mengurangi pendapatan negara. Keenam, upaya impor gas dari luar untuk turunkan harga gas.

“Kalau cuma bisa keluarkan kebijakan impor, anak kecil juga bisa.Menyelesaikan masalah harga gas bukan dengan impor. Produksi gas kita saja tidak terserap semua, kenapa malah mau impor gas? Ini kebijakan sangat dibawah standar seorang menteri,” tandas Ferdinand.(RA