JAKARTA – Pemerintah Indonesia menagih komitmen pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati saat perhelatan G20 lalu. Pasalnya hingga saat ini dana yang dijanjikan mencapai US$20 miliar belum juga ada tanda-tanda akan terealisasi.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menyatakan tekanan dunia internasional untuk mengatasi perubahan iklim semakin besar salah satunya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara di PLTU. Namun hingga kini komitmem pendanaan yang dijanjikan belum juga terlihat realisasinya.

“Untuk early reteriment tadi yang bayar dulu duitnya mana. Iya JETP. ya itu sampai sekarang kita belum tahu uangnya,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (6/9).

Menurut Luhut para negara pendonor meminta Indonesia untuk membuat roadmap pensiun dini PLTU dan itu sudah dilakukan. Dia pun menyesali sampai sekarang setelah komitmen diberikan dan permintaan dipenuhi dana yang dijanjikan belum juga cair.

“Ya mereka kan yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya ya sekarang mana duitnya,” ungkap Luhut.

Adapun struktur tata kelola JETP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu policy layers Indonesia decarbonization task force dan IPG task force, sekretariat JETP, dan pelaksanaan proyek. PT SMI, sebagai country platform, berkoordinasi di tingkat proyek untuk transaction layer. Jenis proyek di bawah JETP mencakup early retirement PLTU, pengembangan PLT energi terbarukan, grid/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi, dan just transition.

PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) selaku manager pendanaan akan bermitra dengan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, MUFG dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lainnya. Penunjukan PT. SMI selaku country platform manager telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2022.

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan perjanjian internasional yaitu skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP), pada rangkaian acara KTT G20 di Bali November 2022 lalu. IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris. Perjanjian internasional ini dituangkan dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat.

Adapun implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar USD 20 milyar atau setara dengan 300 triliun rupiah berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah, diharapkan dapat mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dengan target yaitu Peaking emisi sektor ketenagalistrikan diproyeksikan terjadi pada tahun 2030, lebih cepat dari proyeksi awal.

Lalu emisi sektor ketenagalistrikan tidak melebihi 290 juta ton CO2 di tahun 2030, lebih rendah 67 juta ton CO2 dibandingkan nilai baseline BaU sebesar 357 juta ton CO2. Kemudian Net zero emissions sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050, lebih cepat 10 tahun dari proyeksi awal.

Serta mempercepat pemanfaatan energi terbarukan setidaknya 34% bersumber dari energi terbarukan pada 2030. (RI)