Kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.
JAKARTA – Sepekan pasca terungkapnya suap Kernel Oil Pte Ltd terhadap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Publik diminta waspada agar tidak terjebak pencitraan lembaga atau oknum yang diduga tersangkut kasus itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengungkap “pemegang remote control” (pengendali) mafia migas di Indonesia.
Desakan datang diantaranya dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI). Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) PBHMI, Azhar Kahfi menilai, sepekan setelah penangkapan Rudi, yang muncul ke permukaan justru komentar banyak pihak, baik individu maupun lembaga yang berusaha “cuci tangan” dari kasus tersebut.
Kahfi menyoroti Pekerja Satuan Kerja Khusus Kegiatan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mengeluarkan pernyataan sikap dan tuntutan bahwa mereka kecewa kepada Rudi Rubiandini, dan menegaskan tindakan Rudi murni inisiatif pribadi.
Dalam pemberitaan yang lain, lanjut Kahfi, SKK Migas juga berusaha menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK, untuk membuat sebuah tim yang bertugas memberikan masukan serta memantau internal SKK Migas.
“Saya melihat itu semua adalah upaya pencitraan, namun tidak menyentuh akar masalah korupsi di sektor migas, karena mafia migas masih terus bergentayangan. Saya kira para anggota mafia migas itu sekarang hanya “tiarap” sementara, menunggu kondisi aman sembari ikut-ikutan membangun pencitraan,” tutur Kahfi di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2013.
Justru, imbuhnya, dibentuknya berbagai tim baru, tim internal, tim pemantau, dan sebagainya, akan membingungkan publik. “Kami kira tidak perlu dibuat tim internal dan sebagainya, karena yang penting sekarang mafia migas dibongkar secara transparan,” tegasnya.
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) ini juga menyoroti penggantian Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas yang begitu cepat. Ia mengaku tidak yakin Kepala SKK Migas yang baru, Johanes Widjonarko juga benar-benar steril dari kasus korupsi di sektor hulu migas.
Apalagi nama Johanes Widjonarko diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, dan langsung disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya sama-sama pejabat Partai Demokrat, yang diduga terkait aliran dana suap dari Kernel Oil, untuk membiaya konvensi calon presiden dari partai penguasa tersebut.
Sementara, ujar Kahfi, beberapa nama Deputi yang diusulkan anggota Komisi Pengawas SKK Migas lainnya untuk menggantikan posisi Rudi, tidak ada yang dipilih oleh SBY. “Saya khawatir pengganti Rudi ini juga “titipan” untuk mengamankan informasi aliran dana suap Kernel Oil, atau untuk mengamankan tender-tender lainnya,” cetusnya lagi.
Namun di antara semua itu, tandas Kahfi, yang terpenting saat ini ialah KPK secepat mungkin membongkar gurita mafia migas yang menggerogoti bangsa ini. Karena dari penelusuran PBHMI, ujarnya, hampir seluruh wewenang pengambilan keputusan ada di Menteri ESDM, sedangkan SKK Migas hanya menyampaikan pertimbangan serta mengatur teknisnya di lapangan.
“Berangkat dari asal katanya mafia, berarti komplotan. Itu artinya Rudi tidak bekerja sendiri, begitu pun tiga pejabat SKK Migas lainnya yang dicekal oleh KPK. Mereka ada yang me-remote (mengendalikan, red). Nah, remote control-nya ini yang harus segera diungkap dan ditangkap oleh KPK,” paparnya.
Kahfi juga kembali menegaskan, HMI sebagai organisasi pemuda dan kemahasiswaan terbesar dan tertua di Indonesia, akan terus mengawasi perjalanan pengungkapan kasus korupsi di sektor migas ini. Karena migas merupakan sektor yang sangat strategis bagi negara, yang selama ini sudah habis-habisan digerogoti oleh jamur-jamur korupsi.
(Abraham Lagaligo / abrahamlagaligo@gmail.com)
Komentar Terbaru