Wamen ESDM Susilo Siswoutomo.

JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Susilo Siswoutomo dituding telah merendahkan kemampuan bangsa sendiri dan mengkhianati kehendak rakyat, lewat sejumlah pernyataannya seputar pengalihan pengelolaan Blok Mahakam ke PT Pertamina (Persero).

Tudingan itu disampaikan para aktivis yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, terkait indikasi adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) seputar rencana perpanjangan kontrak Blok Mahakam ke perusahaan minyak dan gas (migas) asal Perancis, Total E&P Indonesie.

Para aktivis yang melapor itu adalah Hatta Taliwang, Erwin Ramedan, serta Marwan Batubara dari Indonesia Resources Studies (IRESS), Sugeng Wiyono (Gerakan Mahasiswa Penyelamat Blok Mahakam), Wahdiat (Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam), Irfan Maulana (BEM Seluruh Indonesia),  Anjar Dimara  Sakti (BEM ITB), Tanri (BEM Unpad), M. Syarifudin (BEM UNJ), Indro Cahyono (Aktivis ITB 77/78), dan Fahrurrozy (KAHMI), serta para penandatangan Petisi Blok Mahakam 10 Oktober 2012.

Dalam laporannya sepanjang enam halaman, para aktivis mengungkap kembali sejumlah pernyataan Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, yang dianggap telah merendahkan kemampuan bangsa sendiri dan mengkhianati kehendak rakyat untuk adanya pengalihan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina.

Pernyataan Susilo itu diantaranya yang dimuat situs berita online Inilah.Com pada 18 Januari 2013, yaitu “Industri minyak dan gas (migas) perlu teknologi, dan resiko biaya yang bukan main besarnya. Jadi perlu hati-hati jangan sembarangan. Mereka (Total E&P Indonesie) yang lebih tahu masalah yang dihadapi. Yang terpenting bagi pemerintah adalah jangan sampai pengelolaan suatu wilayah mengakibatkan penurunan produksi akibat salah kelola. Hanya karena akan diserahkan (kepada Pertamina) kemudian menjadi masalah. Itu tidak bisa, karena kita yang paling penting produksi harus tetap berjalan”.

Pernyataan Susilo juga pernah dikutip situs berita Republika OnLine (ROL) pada 18 Januari 2013, berbunyi “Pasalnya pemerintah masih harus bertanya ke Pertamina tentang kesanggupan perusahaan tersebut. Kita ingin realistis saja. Kemampuan mereka bagaimana”.  Ia menuturkan pengembangan blok tersebut tak hanya memerlukan biaya yang besar saja. Tapi juga teknologi yang mumpuni. Kalau punya duit, bisa habis saja kalau tak punya teknologi,” tegas Susilo.

Perlu Diberi Ganjaran

Para aktivis menilai, sikap Susilo ini sama seperti sikap Menteri ESDM, Jero Wacik, yang meragukan dan mempertanyakan kemampuan Pertamina, meskipun Pertamina telah berulangkali menyatakan keinginan dan kesangguapan untuk mengelola Blok Mahakam.

“Sikap pejabat yang merendahkan kemampuan bangsa sendiri dan mengkhianati kehendak rakyat ini, perlu diusut dan diberi ganjaran yang setimpal. Karena telah memihak kepentingan asing dengan melakukan berbagai kebohongan publik,” tulis para aktivis dalam laporannya yang diterima Wakil Ketua KPK, M Busyro Muqoddas.

Kementerian ESDM melalui pers rilis yang diterima wartawan pada Kamis, 14 Februari 2013 menyebutkan, pemerintah saat ini masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif serta melibatkan berbagai unsur, terkait pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas (migas) Mahakam di Kalimantan Timur.

Disebutkan pula bahwa hingga saat ini masih belum ada keputusan final mengenai pengelolaan WK Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya pada 2017. “Evaluasi dan kajian dilakukan terhadap cadangan dan potensi yang masih bisa diproduksikan pada WK Mahakam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebut pers rilis Kementerian ESDM.

(Abraham Lagaligo/abrahamlagaligo@gmail.com)