JAKARTA – Langkah PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya PT Indonesia Power (IP) untuk memenuhi kebutuhan energi ke seluruh pelosok negeri, dengan membangun kapal pembangkit listrik (Barge Mounted Power Plant/BMPP) Nusantara 1 di wilayah Kepulauan Ambon, Maluku, dinilai patut mendapat apresiasi. 

Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim, mengatakan keberadaan BMPP ini merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh PLN guna menyiasati kondisi lapangan yang mereka hadapi dan coba selesaikan selama bertahun-tahun, yaitu terkait kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.499 pulau dan menyebabkan wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) seringkali mengalami kendala kelistrikan yang sulit dicari alternatif penyelesaiannya.

Nantinya, BMPP Nusantara 1 maka sistem kelistrikan di wilayah Ambon akan semakin solid karena sepenuhnya akan dikelola oleh PLN Group.
BMPP Nusantara 1 memiliki panjang barge 72 m dan lebar 27 m, BMPP dapat menyupplai listrik sebesar 60 MW.  Dimensi barge yang compact dan sarat air rendah, dapat dioperasikan di perairan dangkal dan daerah terpencil, bersifat mobile, sehingga dapat menjadi solusi elektrifikasi saat terjadi bencana alam. Ke depan BMPP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atau menggantikan pembangkit listrik terapung di beberapa wilayah kepulauan di Indonesia. 

“Sinergi BUMN, PLN melalui IP yang memberi kepercayaan pada PT PAL (Persero) untuk membangun 3 kapal BMPP, memiliki arti penting bagi industri perkapalan nasional. Dimana untuk kapal sejenis yang secara geografis sangat dibutuhkan oleh Indonesia, tidak perlu lagi bergantung pada negara lain dalam pembuatannya. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara teknologi, sebagai negara Maritim, industri maritim kita patut diperhitungkan serta dapat dipercaya,” kata Capt Marcellus Hakeng, Selasa (8/2).

Ia mengingatkan bahwa industri galangan kapal di dalam negeri itu berfungsi sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Industri sektor maritim ini untuk Indonesia, tidak hanya berfungsi menopang kegiatan ekonomi, namun dapat lebih dari itu, yakni sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan, sektor ini juga mempunyai peran penting untuk menyatukan seluruh wilayah yang tersebar di Indonesia,” ujar Capt Marcellus Hakeng yang juga salah satu pendiri dan pengurus di  Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI).

Menurut dia, momen ini dapat dijadikan sebagai sebuah peluang potensial untuk meningkatkan kemampuan khususnya untuk pembangunan armada baru kapal-kapal di Indonesia.
Diharapkan juga dengan berjalannya proyek-proyek pembuatan kapal baru, bisa menjadi penyerap tenaga kerja baik di perusahaan industri galangan kapal maupun untuk tenaga pelautnya.
“Dan, yang tidak kalah penting juga adalah terjadinya penambahan skill dalam penguasaan teknologi terkait,” ujarnya.

Hal lain yang patut diapresiasi adalah perhatian pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dengan menempatkan anggaran dana yang memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kapal-kapal milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak-anak usahanya. Hal itu guna  memenuhi kebutuhan alat transportasi laut di dalam negeri. 

“Oengembangan industri galangan kapal nasional ini dapat dikatakan seiring dengan keinginan dari pemerintah dalam usaha  mewujudkan tol laut. Dimana diharapkan terjadi kelancaran pergerakan logistik yang lebih efisien dengan terjaminnya pasokan listrik di wilayah 3T dan melalui penambahan kapal-kapal berbendera Indonesia tersebut,” kata Capt Marcellus Hakeng.(RA)