JAKARTA – Pemerintah meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) untuk tetap berinvestasi di sektor hulu migas, tanpa menunggu perbaikan harga minyak dunia. Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan era industri migas dunia, termasuk Indonesia sudah bergeser. Pelaku usaha harus bisa beroperasi dan meningkatkan investasi eksplorasi di tengah harga minyak yang tidak stabil.

“Kalau saya lihat ini masih berharap naik harga minyak, tapi tidak akan tahu seperti apa, trade war, ada kebijakan Amerika Serikat,” kata Jonan disela pembukaan IPA Convention & Exhibition 2019 di Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut Jonan, era investasi saat harga minyak stabil harus ditinggalkan, karena tidak ada yang tahu akan seperti apa harga minyak ke depan. Untuk itu, pelaku usaha harus menjalankan strategi baru, yakni efisiensi. “Kita tidak bisa mengharapkan harga minyak naik terus, yang harus dilakukan efisiensi, eksplorasi di tengah harga minyak seperti sekarang,” tegas Jonan.

Untuk bisa melakukan efisiensi, SKK Migas diminta fokus dalam pengawasan pengeluaran KKKS. “Saya minta SKK Migas menemukan solusi mengurangi cost (biaya), harus efisien. Teknologi harus bisa meningkatkan efisiensi. SKK Migas fokus ke cost management,” ujar Jonan.

Harga minyak telah mendukung kegiatan eksplorasi pada masa lalu, namun sudah lebih dari tiga tahun terakhir harga minyak tidak pernah beranjak lagi mendekati kisaran US$ 100-an per barel. “Harga minyak 10 tahun lalu US$120 per barel, sekarang US$58-an per barel. Ini kita tidak bisa prediksi (harga) yang masih ditangan, jadi kita harus efisiensi biaya atau bisnis,” kata Jonan.

Pemerintah mengklaim sudah memiliki dana US$2,5 miliar melalui mekanisme firm commitment atau komitmen pasti yang bisa digunakan oleh KKKS untuk melakukan eksplorasi.

Louis McKenzie, Pelaksana Tugas Presiden IPA, mengungkapkan KKKS masih menaruh harapan besar terhadap potensi migas yang ada di Indonesia. Untuk itu, eksplorasi pasti akan dilakukan. Namun demikian hal itu masih harus didukung oleh kebijakan dari pemerintah.

Ia pun mengapresiasi beberapa upaya yang telah dilakukan sebelumnya seperti membuka akses data ataupun insentif perpajakan yang baru saja diberikan Kementerian Keuangan. “Menjaga kemitraan isu kritis, terutama di proyek-proyek besar,” ujar Louis.

Menurut Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sinergi antar kontraktor akan digenjot ke depannya untuk meningkatkan aktivitas eksplorasi dan pengembangan

Nantinya kontraktor didorong untuk bekerja sama satu sama lain dalam hal pemanfaatan dan penggunaan fasilitas. “Sinergi diantara kontraktor di area sekitar dimasa akan datang kita akan mengembangkan enam klaster di sana harus ada sinergi atau kerja sama jangam bikin sendiri-sendiri open askes mekanisme harus diimplementasikan. Penunjang bisnis harus open,” jelas Dwi.(RI)