JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengklaim kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat besar untuk penerimaan negara dari sektor mineral yang meningkat sangat signifikan.

Dia menjelaskan saat Indonesia masih memperbolehkan ekspor bijih nikel penerimaan negara dalam satu tahun berkisar sekitar Rp15 triliuun. Angka itu melonjak drastis sejak pemerintah mewajibkan bijih nikel diolah dulu di dalam negeri baru kemudian produk olahannya boleh diekspor.

“Setelah masuk hilirisasi menjadi US$20,9 miliar atau Rp360 triliun. melompat , itu baru satu barang,” tegas Jokowi saat pembukaan Investor Daily Summit, Selasa (11/10).

Dengan realisasi penerimaan yang melonjak signifikan itu membuat pemerintah makin bersemangat untuk mengimplementasikan hilirisasi bagi berbagai macam komoditas mineral, tidak hanya nikel.

“Kita punya Nikel, Bauksit, Tembaga, Timah, Aspal,” ungkap Jokowi.

Target pemerintah setelah larangan ekspor bijih nikel adalah bauksit. Belakangan pemerintah juga semakin gencar membahas pelaksanaan larangan ekspor timah. Serta terbaru Jokowi sudah memutuskan akan melarang ekspor Aspal dalam waktu dua tahun.

“Setelah Nikel, Aspal 2 tahun lagi, setop ekspor Timah, Bauksit, setop Tembaga, karena pajak ekspor royalti deviden masuk ke dalam negeri tidak ke orang luar,” ungkap Jokowi. (RI)