JAKARTA- Investor asal Jepang diperkirakan menginvestasikan dana US$ 12 miliar atau sekitar Rp 160,8 triliun dalam proyek pembangunan infrastruktur listrik 35 ribu megawatt (MW). Dari total proyek 35 ribu megawatt, 25 ribu MW digarap oleh swasta dan sisanya oleh PT PLN (Persero).

“Mereka (investor Jepang), sudah membangun hampir 8.200 MW. Hampir 48% dari proyek listrik 35 ribu MW yang ditangani swasta didanai oleh Jepang,” ujar Luhut B Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas T Lembong mengakui bahwa peran Jepang sangat strategis dalam proyek 35 ribu MW. Sejumlah perusahaan asal Negeri Sakura itu juga terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2X1.000 MW di Kabupaten Batang di Jawa Tengah. Proyek tersebut ditangani oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan dua perusahaan Jepang, yaitu Electric Power Development Co, Ltd (J-POWER) dan Itochu Corp. CEO J-POWER Mayasoshi Kitamura dan Vice Chairman Itochu Corporation Yoichi Kobayashi turut ikut dalam rombongan Perdana Menteri Shinzo Abe yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“PLTU Batang sempat mangkrak lebih dari lima tahun, sampai Presiden Jokowi turun tangan. Proyek itu dua per tiganya dari J Power dan Itochu,” kata Thomas.

Hingga kuartal III 2016, investasi Jepang di Indonesia mencapai US$ 4,5 miliar, tiga kali lipat dari China. “China di peringkat ketiga, sedangkan Jepang di peringkat peringkat kedua di bawah Singapura yang mencapai US$ 7,1 miliar,” ujar Thomas Lembong di Jakarta, Minggu (15/1).

Thomas menjelaskan, tahun ini Jepang akan mendominasi dengan investasi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan proyek listrik 35 ribu MW) yang dicanangkan pemerintah. Pembangunan di sektor pembangkit tenaga listrik skala besar diharapkan bisa menambah ketersediaan listrik untuk industri kecil dan menengah.

“Jadi harapannya ada listrik murah. Kalau perusahaan besar kan sudah bisa bangun pembangkit sendiri. UMKM ini masih bergantung pada pasokan pemerintah,” katanya.

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, menyatakan pemerintah Jepang memandang positif kondisi perekonomian Indonesia, di tengah lesunya ekonomi global. Hal ini diyakini memberikan gambaran optimisme Jepang untuk meningkatkan investasi mereka tahun ini. Dalam pertemuan bilateral kali ini tak ada penandatangann kerja sama tambahan antara Jepang dan Indonesia karena sejumlah proyek yang diinginkan terutama proyek 35 ribu MW sudah pernah ditekan nota kesepahamannya pada tahun lalu. “Saat ini lebih kepada pembahasan untuk ekspansi,” katanya. (DR)