JAKARTA – Pemerintah berkali-kali menyatakan mendukung perbaikan iklim investasi di seluruh sektor, termasuk hulu migas, salah satunya melalui pemberian insentif. Namun kondisi  di lapangan belum ada tindak lanjut dari pembahasan pemberian insentif fiskal untuk sektor hulu migas.

Triharyo Soesilo, Project Director for Energy Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), mengungkapkan sebenarnya Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan siap memberikan insentif di industri hulu migas nasional, namun sampai sekarang belum ada permintaan resmi dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Padahal permintaan itu diharapkan bisa diterima sebelum pelaksanaan mekanisme single submission atau sistem perizinan terintegrasi dioptimalkan sampai batas akhir Mei 2018.

“Saya minta mana permintaannya (dari Kementerian ESDM), akhir Mei ini batasnya, ini harus menteri ESDM. Menko Bidang Perekonomian mau berikan tax allowance, tapi argumentasi harus kuat dari Kementerian ESDM,” kata Triharyo disela-sela pelaksanaan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex 2018 di Jakarta, Kamis (3/5).

Dia melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan regulasi cantolan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2017 untuk kontrak migas dengan skema cost recovery serta PP 53/2017 untuk kontrak dengan skema gross split.

“PP 27/2017 sudah ada kemungkinan pemberian insentif fiskal untuk eksploitasi, hanya disitu kata-katanya tergantung keekonomian. Aku perlu surat dari dari Menteri ESDM kepada yang ada disini, pak Menko Perekonomian ayo perjuangkan. Tapi harus ada minta dong, Menteri ESDM. Masa menteri ESDM tidak minta,” papar Triharyo.

Ia pun meminta agar surat resmi dari Kementerian ESDM bisa dikirim secepatnya sehingga aturan turunan bisa segera diterbitkan. Apalagi ada proyek besar sektor hulu migas, yakni gas Masela yang menantikan insentif berupa tax allowance tersebut.

“Masela kan ditargetkan rampung plan of development (PoD)-nya tahun ini,” tukasnya.

Apabila inisiatif bisa dilanjutkan oleh Kementerian ESDM, Menko Bidang Perekonomian juga tidak akan menutup mata untuk memberikan insentif ke proyek hulu migas. Misalnya saja saat ini sudah ada lima proyek yang masuk proyek strategis nasional, yakni proyek Tangguh, Masela, IDD, Jambaran Tiung Biru,serta proyek Jangkrik. “Ini permintaan Jonan (Menteri ESDM) untuk koordinasi (jadi PSN),” tukas Triharyo.

Ronald Gunawan, President Director IPA, mengatakan sebenarnya berbagai upaya cukup positif namun yang harus diperhatikan adalah kesamaan visi serta pandangan dalam melihat suatu permasalahan baik antar lembaga pemerintah maupun pemerintah dengan para pelaku usaha.

“Share objective sama, pelaku dan regulator jadi satu. Jadi bisa deliver proyek besar. Jadi semua decision maker jadi satu (visi),” tandas Ronald.(RI)