JAKARTA – Pemerintah menyatakan komitmen dan keseriusaannya untuk mendorong hilirisasi batu bara menjadi produk Dimethyl Ether (DME) sebagai salah satu alternatif pengganti LPG. Tim kajian hilirisasi batu bara yang dibentuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastkan proyek DME secara keekonomian layak untuk dijalankan. PT Bukit Asam Tbk bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan Air Produckt menjadi aktor utama implementasi DME pertama kali di tanah air yang ditargetkan rampung pada 2025.

Dadan Kusdiana, Pelaksana Tugas Kepala Balitbang Kementerian ESDM,  mengungkapkan meski ramai dibicarakan, belum banyak yang tahu bahwa proyek DME selain memperhitungkan aspek finansial juga akan memberikan nilai tambah yang lebih luas terhadap negara.

DME merupakan produk hilirisasi batu bara dapat mensubstitusi LPG yang saat ini masih dipakai untuk rumah tangga. Kebijakan pemerintah yang perlu disiapkan untuk mendukung proyek tersebut antara lain adalah kebijakan harga jual khusus batu bara, harga jual DME, dan skema subsidi DME.

“Selain keekonomian proyek, setidaknya terdapat enam poin dampak ekonomi dari hilirisasi batubara dengan kapasitas produksi sekitar 1,4 juta ton DME. Benefit ini mungkin belum banyak diketahui publik,” kata Dadan, Senin (7/12).

Adapun poin pertama manfaat DME adalah mampu meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG. Dengan penggunaan DME, akan menekan impor LPG hingga satu juta ton LPG per tahun, dengan kapasitas produksi DME 1,4 juta ton per tahun.

Kemudian kuntungan berikutnya mampu menghemat cadangan devisa hingga Rp9,7 triliun per tahun dan menghemat neraca perdagangan hingga Rp5,5 triliun per tahun.

Ketiga, akan menambah investasi asing yang masuk ke Indonesia sebesar US$2,1 miliar (sekitar Rp30 triliun).

Keempat, pemanfaatan sumberdaya batubara kalori rendah sebesar 180 juta ton selama 30 tahun umur pabrik.

Kelima, adanya multiplier effect berupa manfaat langsung yang didapat pemerintah hingga Rp 800 miliar per tahun

“Keenam, pemberdayaan industri nasional yang melibatkan tenaga lokal dengan penyerapan jumlah tenaga kerja sekitar 10.570 orang pada tahap konstruksi dan 7.976 orang pada tahapan operasi,” kata Dadan.(RI)