JAKARTA – PT Pertamina Gas Negara Tbk tetap memerlukan bantuan pemerintah memang bukan dari sisi pendanaan melainkan dari sisi insentif harga gas.

Manajemen mengusulkan harga beli gas bumi dari hulu tertinggi US$ 4,72 per MMBTU. Hal ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur jaringan gas lebih masif.

M. Haryo Yunianto, Direktur Utama PGN Direktur Utama PGN  mengatakan, pada 2022 pemerintah memutuskan untuk tidak menganggarkan pembangunan jargas dalam APBN, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut dibebankan seluruhnya ke PGN.

“Pada 2022 APBN tidak menganggarkan kembali jargas sehingga kami diminta untuk melanjutkan program jargas,” kata Haryo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Rabu (1/2).

Pemerintah sendiri mencanangkan pembangunan jargas sebanyak 1 juta SR per tahun namun karena kemampuan investasi PGN terbatas maka pembangunan jargas hanya mampu sebanyak 400  ribu SR.

Sebab itu pembangunan jargas tersebut perlu dilakukan dengan beberapa skema, yaitu Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan keterlibatan swasta.

“Kemampuan PGN karena investasi PGN sendiri di 400 ribu SR, harapannya sisa 600 ribu itu bisa dilakukan oleh pemeritah melalui KPBU dan swasta lain,” tuturnya.

Haryo mengungkapkan, dalam berinvestasi PGN bertanggung jawab untuk juga mengembalikan investasi, walau tetap  memberikan layanan ke masyarakat dengan harga yang murah. Dengan demikian perusahaan harus cari cara untuk tetap memiliki kemampuan membangun jaringan gas sesuai yang dicanangkan pemerintah.

PGN mengajukan permohonan untuk mendapat dukungan penurunan harga gas dari sisi hulu, yaitu maksimal sebesar US$ 4,72 per mmbutu. Sedangkan harga rata-rata saat ini sebesar US$ 6,5 sampai 7 per mmbtu. Pasalnya harga gas tersebut PGN sulit melakukan investasi.

“Ini yang kami mohonkann kirannya kalau kami bisa disuport untuk mendapatkan harga gas hulu itu maksimal di US$ 4,72 per mmbtu, karena kami saat ini masih membeli gas hulunya dengan harga B to B ada yang 6,5 -7 sehigga ini memberatkan memberatkan keekonomian investasi kami namun kami tetap menjalankan investasi itu,  kami juga sudah menulis surat permohonan tesebut,” kata Haryo.

Hingga kini total jargas rumah tangga mencapai 982 ribu sambungan rumah (SR), terdiri dari 597.708 SR didanai APBN dan 382.652 SR berasal dari investasi PGN sebagai Subholding Gas Pertamina.

“Pada saat ini jargas yang sudah dikeliola  dan dibangun jargas yang sudah dibangun sebanyak 982 ribu SR,” kata Haryo.