JAKARTA – Pada kesempatan penyampaian Pernyataan Nasional (National Statement) pada World Climate Action Summit (WCAS) 2030 yang menjadi rangkaian agenda COP 28 UNFCCC, Presiden Joko Widodo menegaskan bagwa posisi Indonesia adalah membangun Indonesia yang Resilient, Prosperous, Sustainable, and Inclusive Economy.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah dan terus bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. Lebih lanjut, Presiden RI menegaskan bahwa dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon, antara lain melalui perbaikan pengelolaan Forest & Other Land Use (FOLU) serta mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, yang saat ini tengah berada di Dubai menerangkan bahwa penyampaian terkait keberhasilan tersebut tentunya didukung dengan data dan informasi yang akurat, transparan dan kredibel.

Sebagai mana data terkait dengan tingkat pengurangan emisi GRK dapat dilaporkan bahwa dari hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan tingkat emisi GRK di tahun 2022 sebesar 1.220 Mton CO2e yang diperoleh dari masing-masing kategori/sektor yakni Energi sebesar 715,95 Mton CO2e, Proses Industri dan Penggunaan Produk, sebesar 59.15 Mton CO2e, Pertanian sebesar 89,20 Mton CO2e, Kehutanan dan Kebakaran Gambut sebesar 221,57 Mton CO2e dan Limbah sebesar 133,66 Mton CO2e.

“Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), total tingkat emisi naik sebesar 6,9 %. namun tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan BAU pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%,” ungkap Laksmi, dalam keterangannya Rabu(6/12).

Demikian juga untuk keberhasilan di sektor lain seperti FOLU (Forestry and Other Land Use). Laksmi menjelaskan bahwa dengan memperhatikan hasil permantauan perubahan tutupan hutan dari tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat bahwa Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 %.

“Dilihat dari data series setiap periode pengamatan mulai periode tahun 1996-2000, besaran deforestasi dapat mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman,” jelas Laksmi.

Sebagai gambaran umum, data deforestasi mulai periode tahun 1996-2000 hingga periode tahun pemantauan 2020-2021, menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta Ha. (1996-2000: 3,51 juta Ha, 2000-2003: 1,08 juta Ha, 2003-2006: 1,17 juta Ha, 2006-2009: 0,83 juta Ha, 2009-2011: 0,45 juta Ha, 2012-2013: 0,73 juta Ha, 2013-2014: 0,4 juta Ha, 2014-2015: 1,09 juta Ha, 2015-2016: 0,63 juta Ha, 2017-2018: 0,44 juta Ha, 2018-2019: 0,46 juta Ha, 2019-2020: 0,12 juta Ha, 2020-2021: 0,11 juta Ha, 2021-2022: 0,107 juta Ha, dan 2022-2023: 0,105 juta ha (dalam verifikasi akhir).

Laksmi mengungkapkan, sektor energi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui proses transisi energi, khususnya pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Berdasarkan data dari Direktorat. Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), Rencana Pengembangan PLT Berbasis EBT pada Green RUPTL PLN 2021-2030 dengan mengacu Green RUPTL, pengembangan EBT akan menghasilkan total investasi sekitar USD 55,18 Miliar, membuka 281.566 lapangan kerja baru dan mengurangi emisi GRK sebesar 89 juta ton CO2e.(RA)