Jaringan listrik PLN.
JAKARTA – Sejumlah pelaku usaha serta pejabat pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sedang menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Rusia terkait berbagai peluang bisnis di sektor kelistrikan.
Sebagai langkah awal untuk menjajaki hubungan kerjasama dengan Rusia itu, MKI menggelar “Forum Bisnis Listrik” pada Kamis, 5 September 2013, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dialog ini, merupakan bagian dari pelaksanaan “Conference of Indonesian Electrical Power Society (CIEPS) 2013” yang digelar oleh MKI selama dua hari, 4 – 5 September 2013.
Penanggung Jawab CIEPS, Bambang Herwanto menuturkan, pelaksanaan Forum Bisnis Listrik dalam rangkaian CIEPS merupakan hasil kerjasama MKI dengan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta. “Dalam forum itu, akan dibahas berbagai peluang kerjasama Indonesia – Rusia dalam mendukung pembangunan sektor ketenagalistrikan di Indonesia,” jelasnya usai pembukaan CIEPS di Jakarta.
Lewat forum itu, kata Bambang, akan dipaparkan berbagai informasi terbaru tentang peluang investasi, pilihan teknologi, dan tingkat ekonomi dalam bisnis ketenagalistrikan di Indonesia. Terlebih, saat ini pemerintah sedang terus mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan energi nasional, lewat pengembangan energi baru terbarukan.
“Kerjasama dengan berbagai pihak harus terus dikembangkan, guna menggapai visi pemerintah bahwa pada 2025 mendatang, 25% pasokan energi di dalam negeri harus berasal dari energi baru terbarukan, atau yang dikenal dengan “Visi 25/25”,” jelasnya.
Ketua Pelaksana CIEPS, Nandi Ranadireksa menjelaskan, pasar tenaga listrik di Indonesia bergerak dari basis generasi bahan bakar fosil, kembali ke struktur yang lebih kompetitif dengan meningkatnya pangsa pasar energi terbarukan.
Saat ini, ujarnya, sumber energi konvensional tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan beban dasar, yang mengakibatkan kekurangan pasokan listrik sehari-hari di beberapa daerah. Dengan kondisi tersebut, tanpa adanya komitmen yang kuat untuk mengembangkan energi baru terbarukan, maka target pemerintah untuk mencapai 90 % rasio elektrifikasi pada 2020 sulit tercapai.
“Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik tahunan diperkirakan sebesar 8,5%, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan tenaga listrik akan meningkatkan pertumbuhan investasi kapasitas tambahan pembangkit tenaga listrik,” ungkapnya.
Sejauh ini, tambahnya, potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat bagus. Namun kebijakan-bijakan pemerintah belum banyak mendukung pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan ini. Padahal untuk panas bumi saja, Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia.
Untuk itulah, lanjut Nandi, CIEPS hadir guna membahas strategi terbaik yang harus dijalankan, agar ratio eletrifikasi dapat terpenuhi dengan dukungan energi baru terbarukan. Sengaja kalangan pemerintah banyak diundang sebagai pembicara dalam CIEPS, agar investor mendapat informasi yang jelas tentang berbagai kebijakan yang saat ini berlaku di industri kelistrikan nasional, utamanya yang terkait dengan pemanfaatan energi baru terbarukan.
(Iksan Tejo / duniaenergi@yahoo.co.id)
Komentar Terbaru