JAKARTA – Pemerintah kebut pembentukan badan usaha yang fokus dalam pengembangan baterai kendaraan listrik. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pembentukan holding PT Baterai Indonesia (Indonesia Battery Company) ditargetkan bisa direalisasikan pada semester I 2021.

Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN I, mengatakan IBH akan dimiliki atau dibentuk oleh empat perusahaan pelat merah yakni Mind ID, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

“Kita berharap pembentukan Indonesia Battery Company sebagai holding bisa dibentuk di semester satu tahun ini,” kata Pahala webinar bertajuk EV Battery yang digelar Kementerian BUMN, Selasa (2/2).

Pahala mengatakan holding tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah perusahaan yang akan mulai melakukan kerja sama dengan berbagai mitra internasional untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV). Penjajakan mitra sekarang sudah dilakukan dari beberapa negara seperti dari China, Korea Selatan, Amerika Serikan (AS) maupun negara-negara Eropa yang dianggap sebagai pemain global dan bisa membawa modal, teknologi serta pasar.

“Semester I berdiri mudah-mudahan Indonesia Battery Company sudah bisa berdiri dan bisa jadi satu perusahan yang nantinya bisa mulai melakukan penandatangan kerja sama  dan juga pengembangan JV dengann para calon mitra tadi,” kata Pahala.

Adapun modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan holding tersebut sebesar US$50 juta dari investasi keseluruhan yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik mencaoai US$13,4 miliar hingga US$17,4 miliar. Besaran tersebut merupakan investasi dari hulu hingga hilir dalam membangun industri mobil listrik berbasis baterai.

Menurut Pahala, sekarang adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk bisa menguasai rantai pasok industri baterai kendaraan listrik besar dan sangat strategis di dunia secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Indonesia memiliki modal besar berupa ketersediaan bahan baku utama baterai.

“Jadi saya kalau tadi mendengar bahwa ada kekhawatiran ini terkait  mengenai politik dan sebagainya, aduh betul-betul dari kami yang terlibat sehari-hari enggak ada pikiran sama sekali ke itu (politik),” ujar Pahala.

Pahala meminta agar jangan sampai peluang besar ini disia-siakan. Ia mengatakan jangan sampai Indonesia yang memiliki sumber daya dalam pengembangan baterai hanya menjadi pasar tanpa ikut proses pengembangan dan produksinya.

Arya Sinuligga, Staf Khusus Menteri BUMN, mengatakan pengembangan baterai kendaraan listrik memastikan tidak ada unsur politik dalam mengerjakan proyek ini. Dia menegaskan ini murni karena alasan transisi energi untuk mengurangi pemanasan global akibat efek gas rumah kaca.

“Yang berhubungan dengan politik enggak ada lah, karena kita tahu jauh-jauh hari sudah ada pembentukannya. Malah enggak ada hubungannya sama sekali, karena di 2023 pun kita sudah berproduksim jadi baterainya riil,” kata Arya.

Apalagi Indonesia telah diakui dunia memiliki bahan baku utama dalam mengembangan industri baterai kendaraan listrik, yakni nikel. Salah satu BUMN yakni PT Antam  memiliki cadangan nikel nomor dua terbesar di Indonesia yang akan berperan untuk menyediakan biji nikel sebagai bahan baku hulu sampai menjadi hilir untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Hal itu pula yang membuat para calon mitra misalnya seperti Telsa berkeinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangakan industri ini.

“Kalau anda buka website Tesla, salah satu yang mereka harapkan sebagai joint venture adalah Antam, mana mungkin Tesla mau main-main (dengan politik) seperti itu,” kata Arya.(RI)