JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan KTT G20 di Bali tahun ini untuk menarik dukungan para pemimpin negara G20 dalam percepatan transisi energi.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menilai transisi energi harus dilaksanakan secara berkeadilan dan seminimal mungkin memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat.

“Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan sebagainya. Jadi kita ingin yang berkeadilan. Yang bebannya berat harus dibantu, (negara) yang siap silakan jalan sendiri, selain membantu yang belum mampu. Kita harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal,” ujar Luhut (11/2).

Menurutnya sebagai bagian dari transisi energi, Pemerintah Indonesia akan mendorong industri yang lebih hijau. Sebagai contoh, akan dibangun kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Untuk itu dibutuhkan peran investasi dan kontribusi swasta, filantropi, serta bentuk-bentuk pendanaan inovatif yang bisa berkomitmen pendanaan US$100 miliar per tahun dari negara maju bagi negara berkembang untuk transisi energi. Menko Marves akan menagih kesepakatan global alias global deal tersebut.

“Saya akan meminta komitmen global dari masing-masing G20 leader untuk bersama-sama menyepakati percepatan transisi energi,” ungkap Luhut.

Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia. Pada Forum G20 Indonesia, transisi energi akan fokus pada tiga hal yaitu akses, teknologi dan pendanaan. (RI)