JAKARTA- Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terhadap keberlangsungan usaha di sektor pertambangan. Perusahaan tambang menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan operasi dan pembangunan infrastruktur.

“IMA mendukung terhadap kebijakan ekonomi, tetapi berharap kebijakan tetap mendukung iklim usaha yang sehat. Kebijakan DHE yang terlalu ketat dikhawatirkan akan menghambat investasi dan kelancaran bisnis pertambangan,” ujar Rachmat Makkasau, Ketua Umum IMA, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

IMA memahami tujuan pemerintah dalam mengatur DHE adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan cadangan devisa. Kebijakan yang mewajibkan penempatan DHE sebesar 30% selama tiga bulan sudah diterapkan sebelumnya. Namun, wacana baru tentang peningkatan kewajiban DHE menjadi 50% dalam jangka waktu 12 bulan menimbulkan kekhawatiran. Menurut pelaku usaha, kebijakan tersebut bisa berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan tambang. “Kebijakan DHE perlu dirumuskan dengan memperhatikan keberlanjutan usaha,” katanya.

DIa menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan membutuhkan modal kerja besar untuk operasional dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, sektor ini juga berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan diharapkan tidak membebani industri yang memiliki tantangan besar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Pada 2014, PNBP dari sektor mineral dan batu bara tercatat sebesar Rp 29 triliun. Angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai Rp 142 triliun pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa industri pertambangan memainkan peranan strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

Rachmat menambahkan, kebijakan DHE yang diperketat akan berdampak negatif pada arus kas perusahaan tambang. Arus kas yang terganggu dapat memperlambat investasi baru di sektor ini. Padahal, investasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga tingkat produksi dan mendukung target penerimaan negara. Hal ini juga dinilai berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan.

Pemerintah perlu mencari solusi kebijakan yang tetap mendukung likuiditas devisa tanpa menghambat pertumbuhan sektor tambang. Kebijakan yang fleksibel dan kondusif akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus berkontribusi. Sejalan dengan harapan Kementerian ESDM, IMA ingin memastikan bahwa target penerimaan negara dapat terus tercapai. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan ekonomi makro dan dunia usaha tetap terjaga.

Sebagai bentuk komitmen terhadap negara, perusahaan tambang tetap berupaya menjaga kontribusi investasi. Meskipun menghadapi tantangan besar, sektor ini terus menunjukkan kinerja positif. Investasi yang dilakukan tidak hanya pada kegiatan operasional, tetapi juga dalam pengembangan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi bukti bahwa industri pertambangan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Rachmat juga menegaskan pentingnya iklim investasi yang kondusif bagi keberlangsungan sektor minerba. Dengan iklim investasi yang baik, sektor ini akan semakin menarik bagi investor domestik maupun asing. Penurunan investasi di sektor tambang dikhawatirkan akan mengganggu capaian target jangka panjang pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap kebijakan DHE dapat dirumuskan lebih fleksibel.

IMA selama ini aktif mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertambangan. Asosiasi juga berperan memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan yang berpotensi merugikan industri. Masukan ini penting agar tercipta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga di tengah berbagai tantangan global.Dengan sinergi yang baik, sektor tambang tetap dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian. Sementara itu, pemerintah juga tetap dapat mencapai tujuan menjaga stabilitas ekonomi. (DR)