JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap kembali membahas pembangunan pipa gas Trans Kalimantan yang akan menghubungkan dan mendistribusikan kebutuhan gas di Kalimantan.

Rencananya BPH Migas akan kembali mengundang para pemimpin daerah di Kalimantan untuk memetakan kebutuhan dan suplai gas, sehingga proyek tersebut layak untuk segera dikerjakan.

M Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas, mengatakan Forum Group Discussion (FGD) akan segera digelar bersama dengan para kepala daerah untuk membahas pembangunan pipa gas Trans Kalimantan.

“FGD, semua gubernur di Kalimantan dan ada stakeholders juga. Kami akan sama-sama membahas apakah proyek Trans Kalimantan layak dibangun. Rencananya Juli nanti,” kata Fanshurullah kepada Dunia Energi, Senin (24/6).

Poin utama pembahasan adalah suplai dan alokasi gas, termasuk potensi kebutuhan gas.

Menurut Fashurullah, rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan bisa menjadi salah satu momentum dalam pengembangan fasilitas infrastruktur gas bumi.

“Suplai, alokasi gas dan dari sisi demand ada atau tidak. Ibu kota jadi atau tidak dibangun di sana, kemudian juga PLN bisa tidak konversi dari PLTU ke PLTG. Kalau bisa semua maka BPH Migas akan melelang,” ungkap Fanshurullah.

Jaringan pipa gas Trans Kalimantan direncanakan dibangun sepanjang 1.732 km dari Pontianak, Kalimantan Barat, hingga Bontang, Kalimantan Timur.

Menurut Fanshurullah, penggunaan gas bumi akan sangat bermanfaat, baik untuk lingkungan maupun perekonomian Indonesia. Masyarakat bisa didorong menggunakan gas bumi melalui Jargas untuk menggantikan penggunaan LPG. Selain itu gas juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, sehingga bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga uap.

“Kalau ibu kota jadi di Kalimantan kami mau BPH Migas himbau, jadikan Kalimantan paru-paru dunia. Tolong jangan pakai batu bara, pakai gas, gasnya murah. Harapan kami dengan ibu kota pindah, ada jargas,” kata Fanshurullah.(RI)